Jumat, 02 Januari 2026, sistem pendidikan Indonesia kembali dihadapkan pada diskursus baru dengan kemunculan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025. Setelah beberapa tahun ‘beristirahat’ dari bayang-bayang Ujian Nasional, kini TKA menjadi sorotan utama, terutama setelah Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menekankan pentingnya peningkatan nilai TKA, ketekunan siswa, dan ‘kompatibilitas’ guru.
Namun, di balik ambisi peningkatan angka statistik tersebut, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melayangkan kritik tajam. Mereka menilai hasil TKA yang rendah di berbagai daerah bukan sekadar masalah kurangnya belajar, melainkan refleksi dari kerapuhan keterampilan dasar siswa.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
FX Risang Baskara, seorang akademisi yang mengajar di Universitas Sanata Dharma, mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali esensi TKA. Ia mempertanyakan apakah TKA merupakan tangga emas menuju masa depan atau justru tembok beton baru yang membatasi potensi unik anak.
Ilusi Angka di Tengah Kerapuhan Nalar
Setiap kali tes berskala masif diluncurkan, muncul kecenderungan mengkhawatirkan untuk ‘memuja angka’. Evaluasi terhadap nilai rendah seringkali berujung pada solusi repetitif: belajar lebih keras, latihan soal (drilling) lebih banyak, dan penggunaan perangkat digital canggih di kelas.
Padahal, P2G dengan tegas mengingatkan bahwa krisis yang sebenarnya adalah kualitas proses pembelajaran, bukan sekadar kurangnya jam belajar. Masalah literasi dan numerasi di Indonesia telah mencapai level akut. Selama ini, fokus pengajaran seringkali hanya untuk ‘mengajar’ materi sesuai kalender akademik, tanpa benar-benar mendidik anak untuk memiliki nalar kritis dan kemampuan pemecahan masalah (problem solving).
Mureks mencatat bahwa siswa mungkin mahir menghafal rumus atau menjawab soal bahasa berpola, namun seringkali kesulitan membedah masalah nyata di lingkungan mereka. Kondisi ini disebut sebagai sebuah ‘kerapuhan’. Kita sedang membangun gedung pencakar langit pendidikan di atas fondasi nalar yang keropos. TKA, dalam banyak praktik birokrasi, seringkali hanya menjadi alat ukur seberapa rapi ‘cat dinding’ gedung, bukan seberapa kuat fondasinya menghadapi tantangan zaman yang kian digerus Kecerdasan Artifisial.
Guru: Bukan “Kompatibilitas”, tapi Kemanusiaan
Penggunaan istilah guru yang harus ‘kompatibel’ dalam narasi evaluasi TKA di Jawa Timur memicu kegelisahan. Seolah guru adalah perangkat keras yang tinggal di-upgrade perangkat lunaknya agar sesuai dengan sistem TKA.
Guru adalah manusia yang mentransfer semangat, bukan sekadar memindahkan data. P2G mendesak agar pelatihan guru harus bermakna, berkualitas, dan berkelanjutan. Jika pelatihan hanya demi menaikkan nilai TKA, peran guru akan tereduksi menjadi instruktur teknis tes, bukan pendidik sejati.
Ki Hadjar Dewantara berpesan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak. Jika guru dipaksa mengejar target skor akademik, tuntunan itu akan berubah menjadi paksaan. Dibutuhkan guru yang mampu menghadirkan metode pembelajaran yang memantik minat otentik anak, bukan guru yang terbebani target nilai Dinas Pendidikan.
Bahkan Interactive Flat Panel dari Presiden, yang digadang sebagai penyelamat digital, akan sia-sia jika guru menggunakannya hanya sebagai ‘papan tulis mahal’ untuk simulasi soal TKA yang membosankan. Teknologi tanpa pedagogi humanis hanyalah ‘sampah digital di pojok kelas’.
Beban Tes dan Hak untuk Bahagia
Rencana integrasi TKA dengan berbagai jalur masuk perguruan tinggi, seperti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), menimbulkan tekanan psikologis yang luar biasa. Meski bertujuan baik agar siswa tidak banyak mengikuti tes, integrasi ini justru menciptakan beban berat dan panjang.
Siswa kelas X SMA, sejak hari pertama, sudah dihantui bayang-bayang TKA yang nilainya akan menentukan nasib di universitas. Portofolio, nilai rapor, indeks sekolah, dan TKA bertumpuk di pundak mereka. Ini berpotensi menciptakan generasi yang belajar karena takut akan masa depan, bukan karena cinta ilmu pengetahuan.
Romo Mangunwijaya selalu menekankan pendidikan eksploratif, di mana sekolah menjadi taman bermain yang memerdekakan pikiran, tempat anak boleh salah dan menjadi diri sendiri. Namun, struktur TKA saat ini justru membuat sekolah lebih mirip ‘pabrik manufaktur yang sedang melakukan kontrol kualitas ketat terhadap produknya sebelum dipasarkan ke Perguruan Tinggi Negeri’. Jika siswa diperlakukan sebagai produk, kemanusiaan mereka dipertanyakan.
Romo Nicolaus Driyarkara mengingatkan bahwa pendidikan adalah proses ‘hominisasi’ dan ‘humanisasi’; menjadikan manusia dan memanusiakan manusia. TKA seharusnya menjadi alat untuk menguatkan kemanusiaan anak secara akademik, bukan alat sortir yang memisahkan antara yang ‘berharga’ dan ‘tidak berharga’ berdasarkan skor.
Membangun Harapan di Atas Refleksi Jujur
Optimisme terhadap TKA tetap ada, asalkan ada refleksi yang jujur dan berani menanggalkan kemunafikan birokrasi.
TKA 2025 tidak harus menjadi monster baru, melainkan cermin berharga. Namun, cermin itu jangan hanya untuk melihat wajah murid yang pucat karena kelelahan belajar demi skor. Gunakan untuk melihat wajah sistem pendidikan: Apakah pelatihan guru sudah berdampak pada nalar, bukan sekadar administrasi? Sudahkah beban guru disederhanakan agar mereka punya waktu berpikir jernih bersama muridnya?
Desakan P2G agar pelatihan literasi dan numerasi guru di tingkat pendidikan dasar menjadi kunci utama yang selama ini terabaikan harus disetujui. Jangan hanya fokus memoles anak SMA yang akan ujian; benahi fondasi yang rapuh di Sekolah Dasar. Buatlah proses belajar yang bermakna, membangun nalar kritis, dan menjadikan belajar sebagai petualangan akal budi yang indah, bukan beban yang menyiksa.
Masa depan pendidikan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi rata-rata nilai TKA tahun depan, melainkan oleh ketangguhan nalar anak-anak dalam menghadapi masalah nyata kehidupan; masalah yang tidak ada di pilihan jawaban A, B, C, D, atau E.
Mari berikan mereka hak untuk belajar merdeka dan bahagia. Jadikan TKA bukan berhala tujuan akhir, melainkan penanda jalan menuju pendidikan yang memerdekakan manusia. Karena pendidikan yang berhasil menghasilkan manusia utuh dan berdaya, bukan sekadar pencetak angka tinggi.
