Pemerintah melalui Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan (UKP) meluncurkan Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Masjid. Inisiatif strategis ini bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat menjelang tahun 2026, dengan menggandeng jaringan 12.000 masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan, Setiawan Ichlas, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada penguatan ekonomi rakyat. Program ini secara spesifik menyasar 12.000 jaringan masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
“Ini menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global di tahun 2026,” ujar Setiawan dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, pihaknya akan bertindak sebagai katalisator yang menghubungkan antara perbankan dengan koperasi. Peran strategis ini dirancang untuk menjembatani sektor perbankan dengan koperasi serta unit usaha yang dikelola oleh masjid-masjid di daerah.
Kerja Sama Strategis dengan Kementerian Koperasi
Dalam rangka merealisasikan program ini, UKP juga telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan program koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional ke depan.
“Acara ini menjadi tonggak sejarah, kerja sama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, serta doa untuk Indonesia yang lebih baik di masa mendatang. Semoga ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi,” tambah Setiawan.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan bahwa MoU antara Kementerian Koperasi dan UKP Bidang Ekonomi dan Perbankan merupakan tonggak sejarah penting untuk memulai kerja besar pada tahun 2026. Menurut Ferry, kerja sama ini akan menjadi pondasi penguatan peran koperasi dalam mendukung ekonomi kerakyatan serta memperkuat sinergi lintas sektor ke depan.
“Insyaallah di penghujung akhir tahun 2025 ini, penandatanganan tersebut akan menjadi tonggak yang penting untuk memulai kerja besar dan kerja keras kita semua di tahun 2026,” ujar Ferry.
Prosesi penandatanganan MoU keduanya turut disaksikan oleh Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fathurrahman Kamal serta Ustadz Adi Hidayat. Setelah penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Launching Buku Refleksi Akhir Tahun 2025 Ekonomi dan Perbankan, dan ditutup dengan doa bersama akhir tahun.
