Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida pada Senin, 29 Desember 2025. Pertemuan ini akan fokus membahas kelanjutan tahap kedua gencatan senjata di Gaza.
Diskusi penting ini berlangsung di tengah kekhawatiran sejumlah pejabat Gedung Putih mengenai potensi penundaan kelanjutan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Lokasi pertemuan adalah resor Mar-a-Lago milik Trump.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa Netanyahu yang meminta pertemuan tersebut. Presiden AS itu disebut akan mengumumkan pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina di Gaza serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional paling cepat pada Januari.
Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, mengonfirmasi bahwa Netanyahu akan membahas fase kedua gencatan senjata, yang mencakup pelucutan senjata Hamas dan demiliterisasi Gaza. Bedrosian juga menambahkan, Netanyahu akan mengangkat isu “bahaya yang ditimbulkan Iran bukan hanya bagi kawasan Timur Tengah, tetapi juga bagi AS,” seperti dikutip dari AFP.
Gencatan senjata di Gaza yang disepakati pada Oktober lalu merupakan salah satu pencapaian signifikan di tahun pertama kepemimpinan Trump kembali berkuasa. Pemerintahannya bersama para mediator regional berupaya keras untuk mempertahankan momentum perdamaian ini.
Gershon Baskin, salah satu kepala komisi pembangunan perdamaian Aliansi untuk Dua Negara, menilai waktu pertemuan Netanyahu “sangat signifikan.” Kepada AFP, Baskin menegaskan, “Tahap kedua harus dimulai.” Ia juga menambahkan, “Saya pikir Amerika menyadari ini sudah terlambat karena Hamas memiliki terlalu banyak waktu untuk membangun kembali kehadirannya.”
Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata sebelumnya telah menyaksikan Hamas membebaskan sandera yang tersisa, baik dalam keadaan hidup maupun meninggal, dari serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Hamas dilaporkan telah mengembalikan semua sandera kecuali jenazah satu orang. Namun, kedua belah pihak saling menuduh adanya pelanggaran gencatan senjata.
Pada tahap kedua, Israel seharusnya menarik diri dari posisinya di Gaza, sementara Hamas diharapkan meletakkan senjatanya, sebuah poin krusial bagi gerakan Islamis tersebut. Selain itu, otoritas sementara direncanakan akan memerintah wilayah Palestina, didukung oleh pengerahan pasukan stabilisasi internasional (ISF).
