Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan teror yang menimpa sejumlah influencer. Desakan ini muncul setelah para influencer tersebut mengkritik penanganan banjir dan longsor di Sumatera, memicu kekhawatiran akan adanya intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.
“Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” tegas Pigai dalam keterangannya pada Jumat, 02 Januari 2026.
Temukan artikel informatif lainnya melalui Mureks. mureks.co.id
Pigai menyatakan apresiasinya terhadap siapa pun, termasuk para influencer, yang memanfaatkan hak kebebasan berpendapat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam praktiknya, kritik yang disampaikan sering kali bergeser menjadi serangan terhadap kehormatan individu maupun institusi. Menurut Mureks, pernyataan ini menyoroti batas tipis antara kritik konstruktif dan potensi penyalahgunaan ruang publik.
Bahkan, Pigai tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan narasi tersebut sebagai playing victim untuk menaikkan jumlah pelanggan atau pengikut, serta memicu gangguan kehormatan interpersonal. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar ruang demokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
“Saat ini kita menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam situasi ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” jelas Pigai.
Lebih lanjut, Pigai mengingatkan para influencer agar dalam menyampaikan kritik tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Menurut Pigai, kebebasan berpendapat kerap diiringi dengan praktik penggiringan opini menggunakan logika sesat atau logical fallacy, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan sebab-akibat. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir tersebut dan tetap bersikap rasional serta objektif dalam menilai informasi di media sosial.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja nyata yang sistematis, masif, dan terencana. Pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tahap tanggap darurat dan tahap pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya pemulihan masyarakat terdampak.
“Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menolak keras segala upaya framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia menegaskan bahwa jika memang terdapat teror, maka pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah. Mureks mencatat bahwa Pigai juga menegaskan pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer, namun kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas semata.
