Berita

MenPAN-RB dan Menkeu Perkuat Sinkronisasi Kebijakan Lewat Strategic Diamond untuk Prioritas Nasional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu pada Senin (29/12/2025) di Kantor Kementerian Keuangan. Pertemuan ini membahas sinkronisasi kebijakan dalam rangka memperkuat implementasi Strategic Diamond, sebuah arsitektur terintegrasi yang krusial untuk pencapaian program prioritas nasional.

Rini Widyantini menyatakan, “Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond.”

Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.

Strategic Diamond: Fondasi Pencapaian Prioritas Nasional

Presiden telah menetapkan sejumlah prioritas nasional, meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Menteri Rini menjelaskan bahwa kesuksesan program-program ini dapat dicapai melalui satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi, yaitu Strategic Diamond.

Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung manajemen strategis Presiden. Tujuannya adalah mensinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.

Terdapat empat faktor kunci dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara. Keempat kementerian ini beroperasi dalam dua lapis dukungan:

  • Lapis Presidential Governance Support: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara berada dalam satu Strategic Diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan.
  • Lapis Presidential Close Support: Memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.

“Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur,” jelas Rini.

Peran Kunci Kementerian dalam Strategic Diamond

Dalam pertemuan tersebut, Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond untuk penguatan perencanaan dan alokasi anggaran dalam mendukung manajemen strategis Presiden. Dia menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang selaras dengan kondisi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta kinerja organisasi demi optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan Strategic Diamond dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten. Konsistensi ini dimulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.

“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” tegas Rini.

Setiap kementerian memiliki peran spesifik dalam mendukung manajemen strategis ini:

  • Kementerian PPN/Bappenas: Berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden.
  • Kementerian Keuangan: Memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
  • Kementerian PANRB: Berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian ini juga mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.

“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urai Rini.

Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Hal ini memastikan keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.

Optimalisasi Keterlibatan Kementerian PANRB

Rini mengungkapkan bahwa saat ini, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, Rini mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi. Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Seluruh instansi pemerintah diharapkan bekerja dengan satu irama untuk memastikan bahwa setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan terasa manfaatnya bagi masyarakat secara merata.

“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.

Mureks