Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah pusat dan daerah terus menggenjot upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Hingga Rabu (31/12/2025), sebanyak 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor secara nasional telah menunjukkan progres signifikan, meskipun beberapa daerah masih memerlukan perhatian serius.
Tito menjelaskan, dari total 52 daerah terdampak, 18 di antaranya berada di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Sebagian besar wilayah telah memperlihatkan tanda-tanda pemulihan berkat kerja keras berbagai pihak.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Progres Pemulihan dan Tantangan di Aceh
“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujar Tito saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Selasa (30/12).
Meski demikian, Mendagri menyoroti beberapa wilayah di Aceh yang masih membutuhkan percepatan pemulihan. Daerah-daerah tersebut meliputi Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya.
“Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.
Prioritas di Sumatera Utara dan Sumatera Barat
Di Sumatera Utara, lima daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara itu, di Sumatera Barat, dari 16 daerah terdampak, tiga di antaranya menjadi prioritas utama: Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Fokus Percepatan dan Bantuan Personel
Tito menambahkan, fokus percepatan saat ini diarahkan pada pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir serta longsor. Untuk mendukung upaya ini, personel TNI dan Polri telah dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Upaya ini juga dibarengi dengan menghidupkan kembali roda pemerintahan, khususnya di Aceh Tamiang.
“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ungkapnya.
Selain pembersihan, Mendagri menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak, baik kategori ringan, sedang, maupun berat, agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
“Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” tambahnya.
Bantuan Hunian dan Pemulihan Ekonomi
Pemerintah juga tengah menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga yang rumahnya rusak berat atau hilang. Untuk rumah rusak ringan dan sedang, bantuan uang tunai akan diberikan guna mempercepat perbaikan dan mengurangi jumlah pengungsi.
Lebih lanjut, hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa juga disediakan bagi korban dengan rumah rusak berat sembari menunggu pembangunan huntap. Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, hingga dukungan pemulihan ekonomi bagi petani yang terdampak kerusakan sawah turut disiapkan.
Dalam upaya pemulihan pemerintahan desa, khususnya di Aceh, Tito memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
“Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan,” pungkasnya.
Kegiatan rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran bupati/wali kota di Provinsi Aceh.
