Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan di wilayah Papua. SPM ini mencakup enam bidang krusial: kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Enam ini yang kami fokus, dan instrumen pemerintah sudah dibentuk, yaitu Komite (Eksekutif) Percepatan Pembangunan (Otonomi Khusus) Papua yang sudah dilantik oleh Bapak Presiden,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito kepada awak media usai menggelar rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari yang sama. Ia menjelaskan bahwa Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan bertugas mengharmonisasikan berbagai program kementerian dan lembaga dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Papua.
Tito juga menginformasikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan akan mengumpulkan Komite Eksekutif tersebut bersama para kepala daerah wilayah Papua dan jajaran Kabinet Merah Putih. “Nanti akan memberikan arahan kira-kira apa yang harus dikerjakan oleh Komite ini,” ungkap Tito.
Dalam pertemuan dengan DPD RI, Mendagri memaparkan berbagai upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua, termasuk pembentukan empat Daerah Otonom Baru (DOB). Ia menegaskan bahwa pembentukan DOB merupakan aspirasi masyarakat Papua dan strategi untuk mempermudah pelayanan publik di wilayah yang sangat luas.
Percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak mengingat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua yang masih tergolong rendah. Tito mencontohkan keberhasilan Provinsi Papua Barat, hasil pemekaran pertama dari Papua induk, yang mengalami percepatan pembangunan. Ia optimistis hal serupa akan terjadi pada empat DOB yang baru.
Pertemuan tersebut juga membahas isu-isu strategis terkait Papua, meliputi keberpihakan pemerintah terhadap Orang Asli Papua (OAP), aspirasi pembentukan DOB, batas wilayah, keuangan daerah, dukungan pariwisata, hingga persoalan infrastruktur. Selain itu, dibahas pula peningkatan pengawasan dan fasilitasi Kemendagri kepada pemerintah daerah seiring penyesuaian anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
“Ini (pengawasan) akan kita lakukan secara bersama-sama. Tadi saya sudah jelaskan cukup detail jalan cerita dan apa solusi ke depan,” terang Tito.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan dan anggota DPD RI, termasuk Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum Gusti Kanjeng Ratu Hemas; Wakil Ketua DPD RI Bidang Kesejahteraan Rakyat Yorrys Raweyai; Ketua Komite I Andi Sofyan Hasdam; Ketua Komite III Filep Wamafma; serta anggota Komite I DPD RI lainnya. Turut hadir pula Wakil Mendagri (Wamendagri) Ribka Haluk dan Akhmad Wiyagus.
