Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyayangkan keterlibatan oknum jaksa dalam kasus korupsi yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasir menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap para pelaku.
“Bahwa ada oknum penegak hukum yang ikut terlibat, dalam pandangan komisi III tentu sangat disayangkan,” ujar Nasir kepada wartawan pada Sabtu, 20 Desember 2025.
Nasir Djamil menyatakan keyakinannya bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin akan bertindak tegas terhadap jajarannya yang terlibat kasus korupsi. Menurutnya, komitmen Jaksa Agung sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Tentu (harus ditindak tegas), Jaksa Agung juga punya komitmen yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.
Komisi III DPR, lanjut Nasir, secara konsisten mendorong KPK untuk fokus pada upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Ia menilai langkah OTT yang dilakukan KPK telah selaras dengan semangat pemberantasan korupsi dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Komisi III DPR RI selalu mendorong mitra kerja untuk tetap fokus pada upaya-upaya pencegahan dan penindakan. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK itu sudah sejalan dengan semangat pemberantasan anti korupsi dan sejalan arahan Presiden Prabowo Subianto,” jelas Nasir.
Nasir juga menekankan bahwa integritas dan transparansi yang menjadi asas pembentukan KPK akan mencegah adanya dugaan ‘main mata’ antara KPK dan Kejaksaan Agung. “Integritas dan transparansi yang menjadi asas pembentukan KPK tentu mencegah sangkaan ‘main mata’ tersebut (antara KPK dan Kejagung). Komitmen pimpinan KPK dan Kejaksaan yang tegak lurus dan merah putih membuat kami tidak ragu terkait isu “main mata” tersebut,” tegasnya.
Tiga OTT KPK dalam Sehari
Sebelumnya, KPK mengumumkan telah melakukan tiga operasi tangkap tangan (OTT) dalam satu hari. Ketiga OTT tersebut berlangsung di Banten, Kabupaten Bekasi, dan Kalimantan Selatan.
OTT pertama dilakukan di wilayah Banten pada Rabu (17/12) sore, di mana salah satu yang diamankan adalah oknum jaksa. Tak berselang lama, KPK melanjutkan dengan OTT kedua di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengamankan 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara.
Kemudian, KPK kembali menggelar OTT di Kalimantan Selatan, mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Hulu Sungai Utara (HSU). KPK menyatakan bahwa seluruh OTT ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemerasan.
Dua orang yang terjaring OTT di Kalimantan Selatan telah tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
