Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa setidaknya 25 desa telah hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pernyataan ini disampaikan Tito di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026), seraya menegaskan upaya pemerintah untuk mengembalikan geliat ekonomi di daerah terdampak.
Tito menjelaskan, bencana alam ini berdampak pada total 1.580 desa di ketiga provinsi tersebut. Pemerintah kini fokus pada pemulihan dan penanganan dampak jangka panjang.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Fokus Pemulihan di Aceh
Untuk wilayah Aceh, Tito menerangkan ada tujuh titik yang menjadi prioritas pemulihan. Salah satunya adalah Aceh Tamiang, di mana operasional Pemerintah Kabupaten belum dapat berjalan penuh karena kantornya masih tertutup lumpur.
Enam wilayah lain yang juga menjadi perhatian serius pemerintah meliputi Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Di daerah-daerah ini, akses darat dan aktivitas ekonomi dilaporkan sudah mulai berjalan kembali.
Kondisi Terkini Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, dari 18 wilayah yang terdampak bencana, 13 di antaranya telah kembali normal. Tito menyatakan, “Kemudian untuk di Sumatera Utara, dari 18 yang terdampak bencana, alhamdulillah 13 itu relatif sudah normal.”
Namun, lima wilayah masih memerlukan perhatian khusus, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, dan Mandailing Natal. Tito memastikan bahwa wilayah lain di Sumatera Utara yang terdampak juga tetap menjadi perhatian pemerintah. “Jadi jangan kecil hati bagi rekan-rekan daerah yang kami enggak sebut, itu tetap diberikan perhatian,” tuturnya.
Penanganan di Sumatera Barat
Sementara itu, di Sumatera Barat, dari 16 kabupaten/kota yang terdampak, 13 di antaranya sudah mendekati kondisi normal. Tiga wilayah yang masih memerlukan penanganan intensif adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
“Kita akan berikan perhatian yang khusus, tanpa menafikan yang lain,” jelas Tito, menekankan komitmen pemerintah untuk semua daerah terdampak.
Koreksi Data Desa Hilang
Tito juga sempat mengoreksi data awal mengenai jumlah desa yang hilang. Setelah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Mensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, jumlah desa yang hilang mengalami penambahan.
Awalnya, data menunjukkan 22 desa hilang, namun kini direvisi menjadi 25 desa. Tito menjelaskan detail koreksi tersebut:
- Sumatera Barat: “Pak Gubernur Sumatera Barat menyampaikan bahwa di Sumatera Barat tidak ada desa yang hilang. Yang ada adalah satu desa yang sempat terisolasi karena jalan daratnya putus. Tapi berkat kerja keras semua pihak, terutama dari TNI ya membangun jembatan, didukung yang lain, Polri, kemudian pemerintah daerah, dari Danantara, Menteri PU, semua bergerak, sehingga akhirnya satu desa itu sekarang sudah terbuka. Jadi yang hilang adalah 21 ya, 21 saat itu.”
- Aceh: “Aceh menyampaikan juga ada gampong yang lain yang hilang. Tadinya 13, menjadi 17. Ini akan kita cross check lagi. Apakah hilang betul karena terbawa banjir, longsor, ataukah terisolasi. Beda ya.”
- Sumatera Utara: “Di Sumut masih tetap sama, 8. Jadi ada 25 kira-kira jumlah desa yang hilang per hari ini. Tapi kita akan cross check lagi nantinya,” ujar Tito.
Mureks mencatat bahwa koordinasi lintas sektor antara BPS, Mensos, BNPB, serta pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dilakukan untuk memverifikasi data ini secara akurat, membedakan antara desa yang benar-benar hilang dan yang hanya terisolasi.
