TOKYO – Lebih dari 80 persen fasilitas bagi penyandang disabilitas di Jepang dilaporkan mengalami kekurangan tenaga kerja. Kondisi ini terutama disebabkan oleh upah yang lebih rendah dibandingkan dengan industri lain, demikian hasil survei terbaru yang dirilis oleh Kyosaren, sebuah kelompok pendukung penyandang disabilitas di Jepang, pada Senin (29/12/2025).
Survei yang melibatkan 3.142 fasilitas dan dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 84,2 persen responden menyatakan menghadapi kekurangan staf, mulai dari tingkat parah hingga ringan. Kyosaren mengungkapkan bahwa banyak fasilitas menyebut peningkatan beban kerja dan penurunan kualitas layanan sebagai dampak langsung dari kondisi tersebut.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Terkait alasan utama kesulitan memperoleh tenaga kerja, 81,9 persen responden menunjuk pada upah yang lebih rendah dibandingkan industri lain. Selain itu, 59,1 persen lainnya menyatakan tidak tersedia cukup kandidat dengan keterampilan atau kualifikasi yang diperlukan.
Beberapa fasilitas layanan disabilitas juga melaporkan kesulitan dalam menerima individu dengan disabilitas berat yang membutuhkan bantuan secara individual. Kyosaren menambahkan, penyedia layanan berskala kecil turut menyebutkan keterbatasan sumber daya keuangan sebagai penghalang untuk merekrut staf.
Hiroshi Ono, direktur eksekutif Kyosaren, menegaskan dampak serius dari situasi ini. “Kami menerima banyak keluhan dari berbagai fasilitas. Pihak yang paling terdampak oleh memburuknya layanan adalah para pengguna,” ujarnya.
Menyikapi kondisi ini, Kyosaren menyerukan peningkatan pendanaan pemerintah bagi fasilitas yang menyediakan layanan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Meskipun demikian, kementerian kesejahteraan Jepang menyatakan bahwa anggaran negara untuk layanan tersebut telah meningkat hingga empat kali lipat selama 19 tahun terakhir.
Data menunjukkan, pengeluaran publik Jepang untuk penyandang disabilitas sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) tergolong rendah, yakni antara 0,7 persen hingga 1,2 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata sekitar 2,0 persen di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Ono kembali menekankan pentingnya dukungan pemerintah. “Untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan penyandang disabilitas di Jepang, sangat penting memastikan pengoperasian fasilitas kesejahteraan yang stabil dan mampu memberikan dukungan yang diperlukan serta memadai bagi penyandang disabilitas,” pungkasnya.
