Fenomena langka terjadi pada akhir Agustus hingga awal September 2025, ketika sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik badan usaha swasta di Indonesia mengalami kekosongan stok Bahan Bakar Minyak (BBM). Peristiwa ini, khususnya pada periode September 2025, menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan publik dan masuk dalam rangkuman peristiwa penting sepanjang tahun 2025.
Masyarakat pengguna BBM non-subsidi sempat dibuat heboh lantaran kesulitan mendapatkan pasokan untuk kendaraan mereka. Kekosongan ini terlihat jelas di beberapa SPBU swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia, bahkan sempat terekam kamera kondisi sepi di SPBU Vivo di Kawasan JL. Kapten Tendean, Jakarta, pada Jumat (17/10/2025).
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Migrasi Konsumen Jadi Pemicu Utama
Belakangan terungkap, cepat habisnya stok BBM di SPBU swasta tersebut disebabkan oleh adanya migrasi pembelian BBM. Konsumen yang tadinya mengisi BBM bersubsidi di SPBU Pertamina beralih ke SPBU swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, membenarkan adanya pergeseran pola konsumsi ini. “Itu kan dinamika yang terjadi kan memang ada shifting ya yang tadinya banyak pengguna RON 90 ada shifting ke RON yang lain. Sebenarnya ini dinamika konsumsi saja,” ujar Laode saat ditemui di kantornya pada Selasa (9/9/2025).
Senada, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa menipisnya stok BBM badan usaha swasta terjadi seiring peralihan konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi. Volume peralihan ini mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
“Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter BBM ke non subsidi. Jadi itu yang menyebabkan itu ada peningkatan permintaan untuk badan swasta,” ungkap Yuliot di Gedung DPR RI, Rabu (3/9/2025).
Yuliot menambahkan, peralihan ini dipicu oleh penerapan kewajiban penggunaan QR Code untuk pembelian BBM bersubsidi di SPBU Pertamina. Banyak masyarakat yang belum melakukan pendaftaran QR Code atau memiliki kapasitas mesin (CC) kendaraan yang tidak sesuai ketentuan, sehingga beralih menggunakan BBM non-subsidi.
“Sementara masyarakat karena itu perlu mendaftar, kemudian mereka juga mungkin itu CC kendaraannya tidak sesuai, terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non subsidi,” jelasnya.
Pemerintah Arahkan SPBU Swasta Beli dari Pertamina
Padahal, pada tahun 2025, SPBU swasta sejatinya telah memperoleh tambahan alokasi kuota impor sebanyak 10% dibandingkan kuota tahun 2024. Hal ini sebelumnya ditegaskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
“Jadi gini untuk ketersediaan BBM nasional kita untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024, contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10% jadi 1,1 juta, itu contoh,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Melihat kondisi kekosongan stok, pihak swasta sempat kembali meminta tambahan kuota impor. Namun, pemerintah mengarahkan mereka untuk membeli pasokan dari Pertamina, mengingat stok BBM nasional masih tersedia.
“Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi business to business dengan persediaan nasional,” tegas Bahlil.
SPBU Swasta Akhirnya Bernegosiasi dengan Pertamina
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memfasilitasi pertemuan antara manajemen Pertamina dan pihak SPBU swasta. Dari pertemuan tersebut, mayoritas pengusaha SPBU swasta menyepakati negosiasi pembelian BBM murni dari Pertamina.
“Ya, sebenarnya semua sudah sekarang. Sudah bernegosiasi. Kalau sebelumnya kan ada yang belum tuh, yang belum itu sekarang sudah bernegosiasi,” kata Laode di Jakarta, beberapa waktu lalu (24/10/2025).
BP-AKR dan Vivo menjadi yang pertama menerima pasokan BBM, disusul kemudian oleh Shell. Sementara itu, Exxon menjadi satu-satunya badan usaha swasta yang belum mengajukan pembelian karena masih memiliki stok.
“Yang belum memang Exxon, tapi mereka kan masih punya stock. Jadi bukan berarti tidak mau ini, tapi mereka informasinya masih punya stock,” ujarnya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa kolaborasi dengan badan usaha swasta ini merupakan bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Proses kolaborasi ini dilaksanakan melalui tahapan Business to Business (B2B) yang menjunjung tinggi mekanisme kepatuhan dan tata kelola.
Hingga akhir Desember 2025, seluruh SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia telah kembali menjual BBM, khususnya jenis bensin, setelah mendapatkan pasokan dari Pertamina.
