Pemerintah Iran secara terbuka mengumumkan kesiapannya menerima mata uang kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi penjualan senjata. Langkah ini dinilai sebagai strategi baru Teheran untuk menghindari sanksi ekonomi Barat yang selama ini membatasi akses negara tersebut ke sistem keuangan global.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Defense Export Center (Mindex), sebuah lembaga di bawah Kementerian Pertahanan Iran. Menurut Mindex, pihaknya siap bernegosiasi kontrak penjualan peralatan militer menggunakan aset digital, selain skema barter dan mata uang rial Iran.
Mureks menghadirkan beragam artikel informatif untuk pembaca. mureks.co.id
Peralatan militer yang ditawarkan mencakup drone bersenjata, rudal balistik, hingga kapal perang. Mureks mencatat bahwa ini menjadi salah satu kasus pertama di mana sebuah negara secara terbuka menyatakan kripto sebagai metode pembayaran untuk ekspor pertahanan strategis, sekaligus menciptakan preseden baru dalam isu keuangan dan keamanan global.
Strategi Baru Hadapi Sanksi Keuangan Global
Selama lebih dari satu dekade, Iran berada di bawah sanksi ketat dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sanksi ini secara efektif memutus akses Iran ke sistem keuangan internasional, termasuk jaringan SWIFT, sehingga transaksi bernilai besar—terutama di sektor pertahanan—menjadi sangat sulit dilakukan melalui jalur perbankan konvensional.
Kripto dinilai menawarkan alternatif karena sifatnya yang terdesentralisasi dan memungkinkan transaksi lintas negara tanpa melibatkan bank tradisional. Analis dari Center for a New American Security (CNAS) menilai aset digital dapat digunakan untuk menghindari pengawasan keuangan konvensional, sehingga berpotensi melemahkan efektivitas sanksi ekonomi yang selama ini diterapkan.
Mekanisme Transaksi Senjata dengan Aset Digital
Transaksi senjata bernilai jutaan dolar menggunakan kripto tentu tidak sederhana. Biasanya, nilai transaksi akan dipatok pada stablecoin seperti Tether (USDT) atau Bitcoin untuk meminimalkan volatilitas harga.
Para pihak juga harus menyiapkan dompet digital khusus, bahkan menggunakan teknik penyamaran transaksi untuk mengaburkan jejak di blockchain. Perusahaan analisis blockchain Chainalysis mencatat, meski transaksi kripto bersifat terbuka, penggunaan teknik berlapis dapat membuat pelacakan menjadi jauh lebih sulit. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang ingin menghindari pengawasan ketat.
Bukan Langkah Pertama, Namun Eskalasi Serius
Langkah Iran memanfaatkan kripto sebenarnya bukan hal baru. Pada 2022, Iran tercatat melakukan transaksi impor resmi pertamanya menggunakan kripto senilai USD 10 juta. Pemerintah Iran juga tengah mengembangkan mata uang digital bank sentral (CBDC).
Namun, penerapan kripto secara langsung di sektor pertahanan dinilai sebagai eskalasi serius. Jika sebelumnya kripto lebih sering dikaitkan dengan kelompok non-negara atau kejahatan siber, kini sebuah negara berdaulat mulai mengadopsi pendekatan serupa untuk kepentingan geopolitik.
Reaksi Global dan Implikasi Jangka Panjang
Langkah Iran memicu kekhawatiran luas di komunitas internasional. Otoritas Amerika Serikat menegaskan bahwa kepatuhan sanksi juga berlaku di ranah kripto. Sementara itu, Financial Action Task Force (FATF) diperkirakan akan memperketat pengawasan terhadap bursa dan penyedia layanan aset digital.
Pakar sanksi dari Atlantic Council, Dr. Sarah Miller, menilai langkah Iran bukan semata soal volume penjualan senjata. Ia menegaskan, “Ini lebih kepada menguji seberapa kuat arsitektur sanksi global. Iran seolah menunjukkan cetak biru yang bisa ditiru negara lain seperti Korea Utara atau Venezuela.” Tim redaksi Mureks melihat bahwa perkembangan ini akan menjadi perhatian utama dalam dinamika geopolitik dan keuangan global ke depan.
