Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan memaparkan capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025. Dalam acara Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung yang digelar di Mahan Agung pada Minggu (28/12), Pemprov Lampung menetapkan tahun 2025 sebagai fase penataan dan penguatan fondasi pembangunan daerah.
Fokus utama pembangunan diarahkan pada peningkatan infrastruktur jalan, konektivitas, penguatan ekonomi desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Gubernur Mirza menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela, yang menitikberatkan pada kerja nyata dan pembenahan struktural, bukan sekadar mengejar angka capaian jangka pendek.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kerja Bersama dan Tantangan Ekonomi
“Tahun 2025 ini adalah tahun awal. Bukan capaian pribadi gubernur atau wakil gubernur, melainkan kerja bersama Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik,” ujar Mirza, menegaskan transparansi dan kolaborasi dalam pembangunan.
Mirza juga menyoroti potensi sumber daya alam Lampung yang besar, dengan nilai komoditas mencapai sekitar Rp140 triliun per tahun. Namun, ia mengungkapkan bahwa sebagian besar komoditas tersebut masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, yang mengakibatkan perputaran ekonomi di dalam provinsi menjadi terbatas.
“Kita kaya komoditas, tapi uangnya banyak keluar. Inilah masalah mendasar Lampung, capital outflow,” kata Mirza, mengidentifikasi tantangan ekonomi utama yang dihadapi daerah.
Dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung yang mencapai Rp483 triliun, secara teori pendapatan per kapita bisa mencapai sekitar Rp4 juta per bulan. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya tercermin di lapangan, dengan angka kemiskinan yang masih di kisaran 10 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum optimal.
Prioritas Infrastruktur dan Konektivitas
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Lampung pada tahun 2025 memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai pengungkit utama pemerataan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Melalui program Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), telah dilakukan rekonstruksi, rehabilitasi, dan pelebaran pada 52 ruas jalan provinsi sepanjang 66,209 kilometer.
Selain itu, sebanyak 21 jembatan dibangun dan direhabilitasi dengan total panjang 451,36 meter. Hingga akhir Desember 2025, dua jembatan masih dalam proses penyelesaian akibat faktor cuaca ekstrem dan kondisi geografis, namun proyek tetap berjalan dengan penyesuaian teknis demi menjaga kualitas konstruksi.
Berdasarkan hasil survei November 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat 1,71 persen menjadi 79,79 persen, sementara tingkat degradasi jalan berhasil ditekan dari 4 persen menjadi 2,25 persen.
Gubernur Mirza menjelaskan, perubahan pendekatan pembangunan jalan menjadi salah satu faktor kunci capaian tersebut. Jika sebelumnya orientasi pembangunan lebih banyak diarahkan ke kawasan perkebunan, kini prioritas diberikan pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Jalan bukan hanya soal ekonomi, tapi juga aktivitas sosial. Orang ke sekolah, ke pasar, ke tempat ibadah, semuanya membutuhkan jalan yang layak,” ujar Gubernur Mirza, menekankan dimensi sosial dari pembangunan infrastruktur.
Di sisi konektivitas, Pemprov Lampung memperkuat peran strategis jalur darat, laut, dan udara. Lintasan penyeberangan Bakauheni–Merak tetap menjadi tulang punggung pergerakan nasional, dengan 47 kapal disiagakan untuk melayani arus penumpang dan kendaraan, terutama pada periode Natal dan Tahun Baru. Pada sektor transportasi udara, Pemprov Lampung memperkuat Bandara Radin Inten II sebagai bandara internasional serta merealisasikan reaktivasi Bandara Gatot Subroto di Kabupaten Way Kanan untuk membuka akses wilayah timur Lampung.
Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan SDM
Penguatan ekonomi rakyat dilakukan melalui program Desa Kumaju yang berbasis pada potensi lokal desa, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan UMKM. Sepanjang 2025, Pemprov Lampung membangun 500 unit pusat produksi pupuk organik cair di desa-desa.
Program tersebut menjangkau lebih dari 190.000 petani di lahan seluas 175.788 hektare, dengan dampak sosial mencapai sekitar 477.000 jiwa. Ketergantungan terhadap pupuk kimia berhasil ditekan hingga 30 persen, sementara produktivitas pertanian meningkat sekitar 25 persen.
Pada sisi hilirisasi, Pemprov Lampung membangun 34 unit bed dryer di 34 desa. Setiap unit mampu mengeringkan hingga 200 ton padi dan 300 ton singkong per bulan, sekaligus menekan kehilangan hasil panen hingga 7 persen.
“Program ini bertujuan membangkitkan pola pikir inovatif masyarakat desa agar mandiri dan berdaulat secara ekonomi,” kata Mirza, menjelaskan visi di balik program-program ekonomi kerakyatan.
Di bidang pendidikan, Pemprov Lampung membebaskan uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD). Program Sekolah Rakyat juga mulai berjalan pada tahun ajaran 2025–2026 di tiga lokasi rintisan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Selain itu, program Kelas Migran Vokasi disiapkan untuk lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja ke luar negeri, khususnya Jepang. Pada 2025, sebanyak 137 siswa mengikuti program tersebut. Lebih dari 23.000 ijazah siswa yang sempat tertahan di sekolah negeri dan swasta juga berhasil dibebaskan.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Lampung meluncurkan sejumlah inovasi layanan, di antaranya Klinik Berhenti Merokok, Klinik Nyeri dan Paliatif, serta layanan shuttle bus lamban tupak puaghi. Upaya pengendalian tuberkulosis diperkuat melalui pendekatan Active Case Finding, dengan capaian penemuan kasus mencapai 60 persen dari target hingga 19 Desember 2025. Pemprov Lampung juga meresmikan RSUD Mohammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat sebagai rumah sakit rujukan tipe C untuk wilayah terluar.
Transformasi pelayanan publik dilakukan melalui peluncuran super app “Lampung In” pada Juni 2025. Hingga Desember 2025, aplikasi tersebut telah diunduh lebih dari 14.000 kali dan menampung 588 laporan masyarakat.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinannya bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang memastikan arah pembangunan berpihak pada masyarakat. “Kami memilih bergerak, menata fondasi, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan,” tutup dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menilai 2025 sebagai fase penting dalam penataan dasar pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk melanjutkan kerja-kerja pembangunan pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dengan memperkuat kolaborasi, termasuk bersama insan pers dan pegiat media. “Pondasi telah dibangun dan arah pembangunan semakin jelas. Insyaallah, kerja-kerja ini akan terus kami lanjutkan dengan semangat kolaborasi yang berpihak kepada rakyat,” ujar Marindo.
