Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Perpanjangan ini berlaku mulai Jumat, 26 Desember 2025, hingga 8 Januari 2026, dan merupakan perpanjangan kedua setelah status serupa juga diperpanjang dua minggu sebelumnya.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, mengonfirmasi keputusan ini melalui akun Instagram resminya. “Saya sebagai Gubernur Aceh, dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan, terhitung sejak 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026,” tulis Mualem dalam unggahan @muzakirmanaf1964 pada Jumat (26/12/2025).
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Keputusan perpanjangan status tanggap darurat ini diambil setelah rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan mendengarkan laporan analisis cepat dari pos komando tanggap darurat bencana Aceh. Selain itu, keputusan juga didasarkan pada hasil rapat virtual dengan seluruh kabupaten/kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta kajian penanganan darurat bencana Aceh bersama Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Mualem menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat pendistribusian logistik kepada para korban bencana. Bantuan harus menjangkau baik yang berada di pengungsian maupun di rumah warga hingga ke desa-desa pelosok yang terisolasi.
“Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia (HAM),” tegas Mualem.
Selain itu, Mualem meminta seluruh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu untuk membuka pos pelayanan kesehatan hingga ke pelosok Aceh yang masih terisolasi. Layanan kesehatan ini ditujukan bagi para korban bencana.
Pemerintah Provinsi Aceh juga meminta semua pihak mempersiapkan proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana. Penyediaan pakaian, sepatu, tas, serta perlengkapan lainnya menjadi prioritas agar kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. “Persiapkan pembangunan infrastruktur agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
11 Kabupaten/Kota Masih Berstatus Tanggap Darurat
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa 11 dari 18 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana memperpanjang status tanggap darurat. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, perpanjangan status ini bertujuan untuk mengoptimalkan penanganan kebencanaan.
“Sebanyak 11 dari 18 kabupaten dan kota terdampak bencana di Aceh memperpanjang status tanggap darurat. Sedangkan tujuh kabupaten kota lainnya kini sudah beralih dari transisi darurat ke pemulihan,” kata Suharyanto, dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (26/12/2025).
Sebelas kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat meliputi:
- Kabupaten Pidie
- Kabupaten Pidie Jaya
- Kabupaten Bireuen
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Aceh Utara
- Kabupaten Aceh Timur
- Kabupaten Bener Meriah
- Kabupaten Aceh Tamiang
- Kabupaten Nagan Raya
- Kota Lhokseumawe
Dari daftar tersebut, tujuh kabupaten di antaranya masuk kategori parah terdampak bencana banjir. “Kabupaten yang parah tersebut yakni Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Gayo Lues,” tambah Suharyanto.
Sementara itu, tujuh kabupaten/kota yang telah memasuki masa transisi dari darurat ke pemulihan adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Aceh Singkil.
Sekretaris Daerah Aceh M Nasir menambahkan, wilayah terdampak bencana mencapai 3.978 desa yang tersebar di 225 kecamatan dalam 18 kabupaten/kota. “Kebutuhan mendesak korban bencana saat ini sudah beralih kepada non-pangan seperti tenda pengungsian, tandon dan air bersih, lampu emergency, bahan medis, peralatan dapur, dan lainnya,” jelas M. Nasir.
Total logistik yang telah disalurkan selama masa tanggap darurat mencapai 1.251,6 ton dari 1.478,8 ton bantuan yang diterima, baik berupa makanan maupun non-makanan. “Dengan adanya kabupaten kota yang sudah memasuki masa transisi, maka pemulihan segera dilakukan. Untuk tahap awal, kami mendorong perbaikan rumah rusak ringan dan sedang guna mengurangi angka pengungsian,” pungkasnya.
