Pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada jutaan pelanggan rumah tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada awal tahun 2025. Kebijakan ini berlaku selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025, sebagai upaya stimulus untuk menjaga daya beli serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan dan Mekanisme Diskon Tarif Listrik
Diskon tarif listrik 50% ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Potongan tarif ini diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Total penerima diskon mencapai 81,4 juta pelanggan rumah tangga dari 84 juta pelanggan PLN secara keseluruhan.
- 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 VA.
- 38 juta pelanggan dengan daya listrik 900 VA.
- 14,1 juta pelanggan dengan daya listrik 1.300 VA.
- 4,6 juta pelanggan dengan daya listrik 2.200 VA.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa potongan tarif listrik 50% dapat dinikmati secara otomatis tanpa mekanisme yang berbelit. “Kami menginformasikan bahwa paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah sudah bisa dinikmati mulai 1 Januari 2025. Kami juga memastikan dengan sistem layanan pelanggan yang sudah terdigitalisasi, pelanggan dapat dengan mudah untuk menikmati program ini tanpa perlu ada proses registrasi maupun mekanisme berbelit,” ujar Darmawan.
Untuk pelanggan pascabayar, diskon 50% akan langsung mengurangi rekening biaya listrik untuk pemakaian bulan Januari 2025 (dibayar Februari 2025) dan pemakaian bulan Februari 2025 (dibayar Maret 2025). Sementara itu, pelanggan prabayar akan mendapatkan diskon secara langsung saat pembelian token listrik pada Januari dan Februari 2025.
“Untuk pelanggan pascabayar, nominal tagihan bulanan akan secara otomatis dikurangi 50% pada saat bayar listrik. Sedangkan untuk pelanggan prabayar, potongan 50% akan langsung didapatkan saat pelanggan membeli token listrik, baik itu di PLN Mobile, di ritel-ritel, di agen, dan di manapun,” tambah Darmawan.
Pemerintah juga meminta PT PLN (Persero) untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada konsumen dan menjaga efisiensi operasi selama pelaksanaan diskon ini. Pembelian token atau pembayaran listrik dengan tarif diskon dapat dilakukan melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi PLN Mobile, minimarket, dan beberapa bank.
Rencana Perpanjangan Diskon yang Batal
Sempat muncul perbincangan mengenai perpanjangan diskon tarif listrik 50% setelah berakhir pada Februari 2025, dengan rencana dilanjutkan pada Juni-Juli 2025. Namun, rencana tersebut batal direalisasikan.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI saat itu, Sri Mulyani, menjelaskan alasan pembatalan tersebut. Ia menyebutkan bahwa rapat dengan para menteri terkait pelaksanaan diskon pada periode Juni-Juli 2025 terkendala proses penganggaran yang jauh lebih lambat.
“Sehingga kalau kita tujuannya bulan Juni-Juli, kita tidak bisa jalankan sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Senin (2/6/2025).
Sri Mulyani menambahkan, desain awal subsidi upah pernah dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Saat ini, data BPJS Ketenagakerjaan sudah bersih dan siap. “Betul-betul pekerja yang di bawah (gaji) Rp 3,5 juta dan sudah siap maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, menargetkan untuk bantuan subsidi upah,” tegasnya.
Seiring dengan itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana kebijakan perpanjangan tersebut diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pihaknya belum bisa mengomentari. “Saya sampai dengan sekarang belum pernah menyampaikan itu, dan itu kan dari tempat yang lain ya, dari kementerian lain, jadi saya belum bisa mengomentari itu,” jelas Bahlil di sela acara 2025 Energy & Mineral Forum di Kempinski, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Bahlil menegaskan bahwa ia belum mengetahui formulasi dari rencana tersebut dan belum dilibatkan dalam pembahasan. “Gini-gini setahu saya gini ya kalau ada pemotongan atau apapun dalam mekanismenya selalu ada pembahasan dulu pembahasannya, biasanya ada Kementerian ESDM. Saya gak tahu detail ini sudah ada apa belum, saya belum tahu, yang jelas sampai hari ini saya belum mendapat laporan itu,” ungkap Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
