Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyatakan partainya terbuka terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pernyataan ini muncul di tengah kembali mengemukanya wacana evaluasi pemilihan gubernur, termasuk opsi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Eddy, keterbukaan PAN tersebut didasari oleh satu tujuan utama, yaitu memastikan representasi rakyat melalui sistem demokrasi dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Politik Uang Merajalela di Semua Level
Eddy Soeparno menyoroti persoalan mendasar yang kini dihadapi demokrasi Indonesia, yakni maraknya praktik politik uang. Ia menegaskan bahwa fenomena ini terjadi di hampir semua level dan tahapan pemilihan langsung.
“Pada prinsipnya PAN selalu terbuka dengan semua opsi yang ada. Tujuan kita hanya satu, agar representasi masyarakat dan rakyat melalui sistem demokrasi bisa terlaksana dengan baik dan menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin kuat,” ujar Eddy, dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).
Ia menambahkan, praktik politik uang tidak hanya terbatas pada pilkada, tetapi juga merambah pemilu legislatif hingga pemilihan kepala desa.
“Kita harus jujur melihat bahwa money politics terjadi di semua level, di semua tahapan pemilihan langsung. Baik dalam Pilkada, Pemilu DPRD, DPR Provinsi, DPR RI, bahkan hingga pemilihan kepala desa. Tidak ada yang benar-benar luput dari praktik ini,” tegasnya.
Penegakan Hukum dan Pendidikan Politik
Melihat kondisi tersebut, Eddy menekankan bahwa pembenahan sistem demokrasi harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk menindak praktik politik uang. Tanpa langkah ini, perubahan sistem pemilihan apa pun dinilai tidak akan menyentuh akar persoalan.
Selain penegakan hukum, pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat juga menjadi sorotan. Publik perlu memahami bahaya laten dari politik uang terhadap kualitas kepemimpinan dan kebijakan publik.
“Masyarakat perlu diberikan pendidikan politik yang memadai agar memahami bahwa money politics adalah ancaman serius. Pejabat yang terpilih melalui politik uang cenderung tidak menjalankan amanah rakyat, karena merasa sudah ‘menunaikan kewajibannya’ saat proses transaksi politik itu terjadi,” jelas Eddy.
Pemilihan via DPRD Sejalan dengan Pancasila
Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno juga menegaskan bahwa opsi pemilihan tidak langsung melalui DPRD pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia, khususnya sila keempat Pancasila.
“Pemilihan melalui DPRD sesungguhnya sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ini adalah asas demokrasi Indonesia yang dirumuskan dan dibangun oleh para founding fathers kita,” ungkapnya.
Menurutnya, pembahasan sistem pemilihan ke depan harus diletakkan dalam kerangka memperkuat kualitas demokrasi Pancasila, bukan semata-mata memperdebatkan mekanisme teknis pemilihan.
“Kita harus kembali melihat semangat sila keempat Pancasila dan bagaimana demokrasi kita diperkuat kualitasnya. Pada akhirnya, yang paling penting adalah memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” pungkas Eddy.
