Setiap kali wacana transformasi pendidikan mengemuka, guru selalu ditempatkan pada posisi sentral. Mereka disebut sebagai “ujung tombak”, “aktor utama”, dan “kunci keberhasilan”. Kurikulum baru seperti Kurikulum Merdeka menuntut guru menjadi fasilitator kreatif, pendamping karakter, sekaligus ahli teknologi. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) mengharapkan mereka merancang pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual.
Namun, di balik narasi heroik ini, tersembunyi sebuah paradoks yang semakin sulit diabaikan: bagaimana mungkin kita meminta guru mengubah dunia kelas, sementara kondisi yang mendukung transformasi dalam kehidupan profesional mereka sendiri seringkali tidak berubah?
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Beban Birokrasi dan Kesejahteraan yang Menggantung
Guru dituntut untuk terus berinovasi, namun banyak yang terjebak dalam “belitan birokrasi” yang tak produktif. Waktu yang seharusnya digunakan untuk merancang pembelajaran menarik, membaca literatur terbaru, atau sekadar beristirahat, justru habis untuk mengisi laporan berlapis, entri data dapodik yang rumit, dan administrasi lain yang kerap tidak berdampak langsung pada kualitas mengajar. Energi kreatif mereka terkuras sebelum sampai di depan kelas. Fenomena ini menciptakan kelelahan kronis (burnout) yang diam-diam membayangi cita-cita transformasi.
Isu kesejahteraan pun masih menjadi soal akut. Disparitas antara guru PNS dan guru honorer masih seperti jurang yang lebar. Banyak guru honorer di daerah yang bertahan dengan insentif minim, jauh di bawah upah minimum, sementara beban kerja mereka sering sama bahkan lebih berat. Gaji guru PNS pun, meski lebih pasti, belum selalu sepadan dengan kompleksitas tuntutan zaman. Bagaimana kita mengharapkan guru fokus pada pengembangan diri dan pedagogi inovatif jika kekhawatiran memenuhi kebutuhan dasar masih menghantui?
Pelatihan yang Tidak Menjawab Kebutuhan Riil
Pelatihan (training) yang tersedia juga seringkali tidak menyentuh akar masalah. Banyak program peningkatan kompetensi yang bersifat top-down, seragam, dan tidak menjawab kebutuhan riil guru di lapangan. Pelatihan teknologi, misalnya, mungkin hanya sekadar pengenalan tool, tanpa pendampingan berkelanjutan untuk mengintegrasikannya dalam konteks pedagogis yang bermakna. Akibatnya, guru kembali ke sekolah dengan sertifikat tambahan, tetapi tanpa perubahan signifikan dalam praktik mengajar.
Lantas, apakah transformasi pendidikan bisa sukses tanpa transformasi yang mendasar terhadap nasib guru?
Suara Para Pakar: Transformasi Harus Berpihak pada Guru
Para ahli telah lama menyuarakan keprihatinan ini. Prof. Dr. H. Arief Rahman, M.Pd., pakar pendidikan dan Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, sering menegaskan bahwa “peningkatan kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas guru. Namun, kualitas guru tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan, martabat, dan lingkungan kerja yang mendukung. Guru yang terbebani administrasi dan kekhawatiran ekonomi tidak akan menjadi agen perubahan yang efektif.”
Pendapat senada datang dari Najelaa Shihab, Pendiri Kampus Guru Cikal dan praktisi pendidikan, yang dengan tegas menyatakan, “Transformasi pendidikan itu adalah transformasi kondisi mengajar. Kita tidak bisa meminta guru memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada anak (student-centered) jika sistemnya sendiri tidak berpihak pada guru (teacher-centered). Dukungan harus nyata: dari mengurangi beban administratif, memberikan otonomi profesional, hingga menciptakan ruang kolaborasi antar-guru.”
Sementara itu, Dr. Itje Chodidjah, M.A., trainer dan konsultan pendidikan, melihat dari sisi pelatihan. “Pelatihan guru harus berubah dari one-size-fits-all menjadi job-embedded professional development. Artinya, pendampingan harus terjadi terus-menerus, kontekstual dengan masalah di kelasnya, dan menjadikan guru sebagai subjek pembelajaran, bukan objek semata. Guru perlu komunitas belajar, bukan sekadar seminar.”
Langkah Konkret untuk Memuliakan Profesi Guru
Mureks merangkum, sudah saatnya narasi transformasi pendidikan kita dibalik. Transformasi tidak boleh lagi menjadi beban tambahan di pundak guru, melainkan sebuah proses yang membebaskan dan memberdayakan mereka. Beberapa langkah konkret yang dapat dipertimbangkan meliputi:
- Revolusi Administrasi: Memangkas administratif yang berlebihan dan tidak esensial. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk menyederhanakan pelaporan, bukan mempersulit.
- Kesejahteraan yang Memanusiakan: Menata ulang sistem remunerasi dan kepastian kerja untuk semua guru, terutama honorer. Kesejahteraan adalah prasyarat untuk konsentrasi dan inovasi.
- Pelatihan yang Memberdayakan: Mengganti model pelatihan dengan model pendampingan kolaboratif yang berkelanjutan, membangun komunitas praktisi (komunitas belajar guru), dan memberikan otonomi pada guru untuk mengembangkan pembelajarannya sendiri.
- Memulihkan Martabat: Mengembalikan wibawa guru sebagai profesional pembelajaran. Publik dan media perlu lebih banyak menyoroti karya inovasi guru, bukan hanya kekurangannya.
Guru memang pahlawan. Tetapi pahlawan juga membutuhkan bekal, dukungan logistik, dan strategi yang matang untuk bertempur. Transformasi pendidikan yang sejati harus dimulai dengan bertanya: “Apa yang bisa kita berikan untuk guru hari ini agar mereka memiliki kapasitas dan semangat untuk membentuk masa depan anak-anak kita besok?” Jawabannya bukan sekadar retorika, melainkan aksi nyata yang memuliakan profesi mereka. Hanya dengan guru yang sejahtera, bermartabat, dan terus belajar, transformasi pendidikan akan sampai pada tujuannya: mencerdaskan kehidupan bangsa.
