Pemerintah mengawali tahun 2026 dengan mempercepat penyaluran berbagai Bansos sebagai bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa program bantuan sosial tahun ini tidak hanya berfokus pada bantuan tunai, tetapi juga mencakup subsidi energi, pendidikan, kesehatan, hingga gizi masyarakat.
Penyaluran bantuan tahun ini dinilai lebih terarah berkat pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem ini mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga, sehingga penentuan penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan minim salah sasaran.
Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting agar Bansos benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Subsidi Energi Bansos 2026
Subsidi energi masih menjadi pilar penting dalam kebijakan Bansos 2026. Pemerintah menilai sektor ini memiliki dampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah.
Beberapa program subsidi energi yang mulai berjalan di awal tahun antara lain:
- Subsidi Listrik
- Pemerintah kembali menanggung sebagian tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 900 VA. Melalui skema ini, masyarakat hanya membayar sekitar 50–70 persen dari tarif normal. Kebijakan tersebut dinilai sangat membantu warga di daerah pinggiran dan kelompok rentan.
- Subsidi LPG 3 Kg
- Harga gas melon tetap dijaga di kisaran Rp15.000–Rp18.000 per tabung. Pemerintah mengalokasikan anggaran puluhan triliun rupiah untuk program ini, dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat melalui agen resmi Pertamina serta sistem kartu subsidi digital.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Bansos Beras Lanjut Tahun 2026, 720.000 Ton Disalurkan ke 18 Juta Penerima
Bansos Pendidikan dan Kesehatan Kian Diperkuat
Selain energi, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi fokus utama Bansos tahun ini. Pemerintah menilai investasi di dua sektor tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.
Program bantuan yang menjadi sorotan publik antara lain:
- KIP Kuliah 2026
- Program ini tidak hanya membebaskan biaya pendidikan tinggi, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup hingga Rp1,4 juta per bulan, menyesuaikan indeks wilayah. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- Program Indonesia Pintar (PIP)
- Bantuan tunai bagi siswa SD hingga SMA tetap dilanjutkan. Tujuannya memastikan tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
- Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN
- Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp69 triliun untuk menanggung penuh iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin. Dengan skema ini, layanan kesehatan dasar tetap dapat diakses secara gratis.
PKH, Pemberdayaan Ekonomi, dan Bansos Gizi Berkelanjutan
Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menjadi tulang punggung Bansos berbasis keluarga pada 2026. Sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebagai sasaran, dengan pencairan bantuan dilakukan secara bertahap setiap triwulan.
Bantuan PKH diberikan berdasarkan kategori penerima, antara lain:
- Ibu hamil dan balita
- Anak usia sekolah
- Penyandang disabilitas
- Lansia
Baca juga: Kemensos Pastikan Bansos PKH dan BPNT Berlanjut di 2026: Simak Indikator Kelayakan Penerima
Namun, pemerintah menegaskan bahwa arah Bansos kini tidak lagi sekadar bantuan tunai. Melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), KPM didorong agar lebih mandiri secara ekonomi. Pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, hingga bantuan alat produktif menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Sebagai pelengkap, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan terus berlanjut di 2026. Dengan nilai Rp15.000 per porsi, program ini menyasar siswa sekolah dan balita guna menekan angka stunting, khususnya di daerah rawan gizi.
Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah optimistis kehadiran negara di awal 2026 dapat memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat lapisan terbawah serta memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk mengikuti perkembangan Bansos, kebijakan publik, dan isu ekonomi terkini lainnya, simak artikel-artikel informatif dan tepercaya hanya di Mureks.co.id.
