Keuangan

Menteri Keuangan Purbaya: “Perusahaan Baja China Diduga Beli KTP, Tak Bayar PPN, Potensi Rugi Rp 4 T”

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dugaan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan baja asal China yang beroperasi di Indonesia. Purbaya menyebut perusahaan tersebut tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bahkan diduga membeli Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk para pegawainya.

Dugaan Pembelian KTP dan Transaksi Tunai

Purbaya menjelaskan, praktik ini terungkap setelah adanya indikasi bahwa pengusaha dan sebagian besar pegawainya tidak dapat berbahasa Indonesia. “Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, nggak bisa bahasa Indonesia,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026).

Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id

Modus operandi perusahaan ini, menurut Purbaya, adalah melakukan transaksi penjualan secara tunai (cash basis) langsung kepada klien. Hal ini diduga dilakukan untuk menghindari deteksi dan kewajiban pembayaran PPN. “Jual langsung ke klien cash basis nggak bayar PPN. Saya rugi banyak itu, nanti akan kita tindak dengan cepat,” tegasnya.

Potensi Kerugian Negara Triliunan Rupiah

Mureks mencatat bahwa praktik penghindaran pajak semacam ini berpotensi merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dari satu perusahaan baja saja, potensi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun.

“Baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp 4 triliun lebih, jadi besar itu, banyak perusahaan,” ungkap Purbaya, menekankan skala masalah yang dihadapi. Ia menambahkan, pemerintah berencana melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran serupa.

Purbaya juga sempat menyinggung rencana penggerebekan terhadap perusahaan baja tersebut. “Ada perusahaan baja China operasi di sini lho. Nama-namanya mungkin mereka beli KTP, tapi dia nggak bayar PPN. Tadinya mau digerebek, tapi nanti kita lihat dengan saat yang tepat,” ujarnya, mengindikasikan bahwa pemerintah sedang menyusun strategi penindakan yang efektif.

Mureks