Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan kembali dukungan partainya terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Cak Imin, sikap ini telah dipegang PKB sejak masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” ujar Cak Imin, Jumat (2/1/2026), seperti dipantau Mureks dari akun X pribadinya.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Cak Imin menjelaskan, alasan utama di balik dukungan tersebut adalah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung yang kerap diwarnai kecurangan. Ia menilai, sistem pemilihan langsung belum banyak melahirkan kepala daerah yang mandiri dan kuat.
“Alasannya sederhana: biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” tambahnya. “Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perppu. Produk Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” ungkapnya.
Dukungan terhadap sistem pilkada melalui DPRD ini juga senada dengan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 Partai Golkar yang rampung pada Minggu (21/12) lalu. Dalam Rapimnas tersebut, Partai Golkar merekomendasikan pilkada dilaksanakan melalui DPRD sebagai wujud kedaulatan rakyat.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan, “Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.”
Selain itu, Golkar juga mendorong transformasi kerja sama politik menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis. “Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan koalisi permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” jelas Bahlil.
Mureks mencatat bahwa sejumlah elite partai politik lain, termasuk NasDem dan Gerindra, juga turut menyuarakan dukungan terhadap usulan pilkada dipilih DPRD ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga sempat menyoroti bahwa sistem pilkada yang ideal harus mampu menekan biaya politik dan mencegah potensi korupsi.
