Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, mendesak percepatan pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) di wilayahnya. Desakan ini disampaikan Malasyi dalam rapat koordinasi dengan pimpinan DPR RI dan pemerintah di Aceh pada Selasa (30/12), yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Malasyi mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan ini menjadi hal yang sangat mendesak. Kondisi di pos pengungsian disebutnya semakin tidak kondusif karena para pengungsi telah berada di sana dalam waktu yang cukup lama.
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Kondisi Mendesak di Pengungsian
Salah satu masalah utama yang disorot oleh Malasyi adalah minimnya akses ke fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang memadai. Situasi ini, menurutnya, telah menimbulkan “gesekan-gesekan” di antara para pengungsi.
“Kadang-kadang wanita pada saat ke kamar mandi itu, dengan sedikit seksinya, para laki-laki yang sudah lama tidak menguasai pasar mungkin. Sehingga hal-hal ini terjadi gesekan-gesekan di ruangan pintu yang mereka ingin buang hajat di lokasi tersebut,” tutur Malasyi, menjelaskan kondisi di lapangan.
Ia menambahkan, masalah ini harus segera diatasi, terutama mengingat bulan suci Ramadan akan segera tiba. “Kemudian kalau memang ini tidak kita lakukan dengan secepat mungkin, ini bisa mempengaruhi karena di depan insyaallah bulan suci Ramadan. Pasti hal yang sangat memprihatinkan yang akan terjadi,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sendiri telah mempersiapkan lahan untuk pembangunan hunian. “Kami Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk Huntapnya kami sudah menyiapkan 11 hektare tanah. Kemudian untuk hunian sementara, kami sudah menyiapkan di 5 lokasi titik yang bisa dibangun untuk Huntaranya,” pungkas Malasyi.
