Warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melayangkan protes keras terhadap pembangunan trotoar di Jalan Pahlawan Seribu, Setu, yang dinilai tidak ramah bagi penyandang tunanetra. Pasalnya, fasilitas guiding block yang seharusnya bertekstur khusus, kini hanya diganti dengan cat kuning sebagai penanda.
Pantauan di lokasi pada Senin, 29 Desember 2025, menunjukkan trotoar sepanjang kurang lebih satu kilometer tersebut baru saja rampung dikerjakan. Namun, alih-alih menggunakan material bertekstur yang lazim untuk jalur pemandu disabilitas, trotoar itu hanya mengandalkan garis cat berwarna kuning.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Adi (55), salah seorang warga setempat, mengaku sangat kecewa dengan kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa fungsi guiding block tidak akan maksimal jika hanya berupa cat tanpa tekstur khusus.
“Trotoarnya tidak sesuai fungsi, hanya ditandai cat saja. Jelas kecewa. Pembangunannya belum tepat dan perlu dikaji lagi,” ujar Adi saat ditemui di lokasi pada Sabtu (27/12) lalu.
Menurut Adi, kesan ‘asal-asalan’ sangat terasa dalam pengerjaan proyek ini. “Kalau dilihat, ini kesannya asal-asalan. Harusnya dikaji ulang dan dibuat seperti contoh yang sudah ada. Ini dibangun, tapi fungsinya tidak berjalan,” tegasnya.
Ia berharap fasilitas publik tersebut dapat segera diperbaiki agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi seluruh pengguna trotoar. “Saya sih maunya yang rapi dibuatnya, di kanan dan kiri, pokoknya seperti layaknya jalan,” imbuh Adi.
Menanggapi keluhan warga, Humas Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Tangsel, Kemal, menjelaskan bahwa proyek pembangunan trotoar tersebut berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.
“Lokasi pedestrian di depan SMPN 8 Kota Tangerang Selatan, Jalan Serpong–Puspiptek, merupakan kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten,” kata Kemal.
Meski demikian, Kemal memastikan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat telah diteruskan kepada pihak terkait di tingkat provinsi. “Setiap masukan dari warga tetap menjadi perhatian kami. Keluhan tersebut telah kami teruskan dan dikoordinasikan kepada Dinas PUPR Provinsi Banten untuk dilakukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya,” pungkasnya.
