Tujuh negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), termasuk Denmark, mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland. Mereka menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan setiap keputusan terkait wilayah otonom tersebut hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland sendiri, bukan oleh kekuatan eksternal.
Pernyataan bersama ini disampaikan oleh para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris pada Jumat (9/1/2026). Mereka menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan Greenland di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Arktik.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan persoalan yang menyangkut Denmark dan Greenland,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut, seperti dikutip Anadolu Agency.
Para pemimpin Eropa juga menegaskan bahwa keamanan di Arktik merupakan prioritas utama bagi benua tersebut. Mereka menyebutkan bahwa sekutu-sekutu Eropa telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, serta investasi guna menjaga stabilitas kawasan yang semakin strategis secara geopolitik dan militer.
“Oleh karena itu, keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan tidak dapat diganggu gugatnya perbatasan,” tegas para pemimpin. “Ini adalah prinsip universal, dan kami tidak akan berhenti membelanya.”
Meskipun menolak gagasan pengambilalihan Greenland, pernyataan tersebut tetap mengakui Amerika Serikat sebagai mitra penting. AS disebut memiliki peran strategis baik sebagai sekutu NATO maupun melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada tahun 1951.
Sikap serupa juga disuarakan oleh negara-negara Nordik. Menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan komitmen kolektif mereka untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di Arktik.
“Kami telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui peningkatan kemampuan, aktivitas, kehadiran, serta kesadaran situasional,” ujar para menteri dalam pernyataan bersama mereka.
Para menteri tersebut juga mendukung peningkatan kehadiran dan kewaspadaan NATO di Arktik, seraya menekankan bahwa keamanan kawasan harus berlandaskan penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.
Di sisi lain, pemerintah Greenland dan Denmark telah meminta pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menghubungi Departemen Luar Negeri AS menyusul pernyataan terbaru Trump mengenai Greenland.
“Kami telah meminta pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam waktu dekat,” kata Motzfeldt, seraya menambahkan bahwa Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen juga diharapkan ikut serta.
Motzfeldt mengungkapkan bahwa meskipun permintaan serupa telah diajukan sebelumnya, pertemuan tersebut belum terealisasi. Catatan Mureks menunjukkan, Donald Trump sebelumnya berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer. Menanggapi hal itu, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mendesak Trump untuk “menghentikan ancaman tersebut.”
