Korea Utara menuduh Korea Selatan menerbangkan pesawat nirawak atau drone di atas wilayahnya pada Sabtu (10/1) dengan tujuan memata-matai. Tudingan serius ini langsung dibantah oleh Seoul, yang menyatakan tidak memiliki catatan penerbangan tersebut.
Kronologi Tudingan Pyongyang
Militer Korea Utara mengklaim telah melacak sebuah drone yang “bergerak ke utara” di atas wilayah perbatasan Korea Selatan, Ganghwa, pada awal Januari 2026. Drone tersebut kemudian ditembak jatuh di dekat kota Kaesong, Korea Utara. Seorang juru bicara militer Pyongyang menyampaikan pernyataan ini melalui Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) milik negara.
Liputan informatif lainnya tersedia di Mureks. mureks.co.id
Menurut Pyongyang, “peralatan pengawasan telah dipasang” pada drone tersebut. Analisis puing-puing menunjukkan bahwa drone itu telah menyimpan rekaman yang disebut sebagai target penting Korea Utara, termasuk area perbatasan. Pyongyang menegaskan, rekaman drone tersebut merupakan “bukti jelas” bahwa pesawat tanpa awak itu telah melanggar wilayah udara untuk tujuan pengawasan dan pengintaian.
Bantahan dari Seoul
Menanggapi tudingan tersebut, Korea Selatan membantah keras. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back, menyatakan bahwa drone yang disebut oleh Pyongyang “bukan model yang dioperasikan oleh militer kami.”
Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui siapa pemilik drone tersebut. Kementerian Pertahanan Korsel mengonfirmasi perintah penyelidikan ini.
Ganghwa sendiri merupakan salah satu wilayah Korea Selatan yang paling dekat dengan perbatasan Korea Utara, menjadikannya lokasi strategis dalam insiden semacam ini.
Insiden Serupa dan Investigasi Sebelumnya
Juru bicara militer Korea Utara juga menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran ini serupa dengan insiden yang terjadi pada September 2025, ketika Korea Selatan dituduh menerbangkan drone di dekat kota perbatasan Paju. Catatan Mureks menunjukkan, ketegangan di perbatasan sering kali dipicu oleh insiden udara yang melibatkan pesawat nirawak.
Selain itu, Korea Selatan juga pernah menyelidiki dugaan penerbangan drone di atas Korea Utara sejak tahun 2024. Dalam kasus tersebut, jaksa bahkan mendakwa Presiden Yoon Suk Yeol (saat itu) dengan tuduhan bahwa ia secara ilegal menggunakan pelanggaran tersebut sebagai dalih untuk operasi darurat militer. Namun, hingga saat ini, militer Korea Selatan belum mengkonfirmasi penerbangan drone dalam kasus tahun 2024 tersebut.
