Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis (8/1/2026). Aksi ini menyuarakan tuntutan utama revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 dan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Jawa Barat.
Para buruh mendesak agar UMP DKI Jakarta 2026 direvisi menjadi setara 100% Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Saat ini, UMP DKI Jakarta 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,73 juta, yang dinilai masih berada di bawah angka KHL yang mencapai Rp 5,89 juta.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Selain itu, tuntutan juga diarahkan pada penetapan UMSK Jawa Barat sesuai rekomendasi pemerintah setempat. Menurut Mureks, masalah utama bagi buruh bukan hanya besaran kenaikan upah, melainkan kegagalan pemerintah menjadikan KHL sebagai rujukan utama dalam penetapan upah minimum.
Kondisi upah di Jawa Barat saat ini berada di bawah provinsi tetangga. Sebagai perbandingan, UMP Jawa Tengah telah ditetapkan Rp 2,32 juta dan DI Yogyakarta Rp 2,41 juta. Mureks mencatat bahwa Jawa Tengah kerap disebut sebagai incaran perusahaan untuk relokasi pabrik.
Ratusan buruh dari Jawa Barat terlihat berdatangan ke lokasi demonstrasi dengan mengendarai sepeda motor. Keputusan menggunakan sepeda motor ini diambil karena biaya sewa bus pariwisata dinilai lebih mahal.
“Kita aksi demo ke Istana justru ingin menyuarakan agar Presiden Prabowo mengingatkan Gubernur DKI dan Jawa Barat, karena mereka tidak mau mendengarkan suara kami,” tegas Said Iqbal dalam konferensi persnya.
Tak hanya itu, buruh juga meminta Presiden Prabowo untuk mendesak dan memanggil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Permintaan ini muncul karena Wamenaker disebut tidak mengindahkan audiensi para buruh pada aksi sebelumnya, 30 Desember 2025.
