Lebih dari lima tahun silam, Maroko dan Israel menorehkan sejarah dengan menandatangani perjanjian normalisasi hubungan yang dikenal sebagai Abraham Accord. Kesepakatan ini tidak hanya membuka gerbang diplomatik dan ekonomi, tetapi juga menandai langkah signifikan Rabat yang menjauh dari prinsip Arab Peace Initiative 2002. Inisiatif yang digagas Arab Saudi itu mensyaratkan penarikan Israel dari wilayah pendudukan pasca-Perang Enam Hari dan pembentukan negara Palestina merdeka sebagai prasyarat perdamaian menyeluruh.
Meski Maroko secara formal tidak pernah menarik diri dari inisiatif tersebut, Abraham Accord memungkinkan monarki di Rabat menormalisasi hubungan tanpa mewajibkan Israel mengosongkan wilayah Palestina. Sejak saat itu, di bawah restu pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat, Maroko menikmati relasi diplomatik yang relatif ‘normal’ dengan Israel, serupa dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Normalisasi dan Resistensi Masyarakat
Di tengah masyarakat Maroko, normalisasi dengan Israel cenderung diterima, meskipun sesekali memicu protes. Steven Hfner, kepala Yayasan Konrad-Adenauer di Maroko, menilai rendahnya resistensi publik disebabkan oleh intensitas hubungan tidak resmi yang telah terjalin lama antara kedua negara. “Hal ini terkait dengan fakta bahwa banyak warga Yahudi di Israel dulu hidup di Maroko,” ujarnya.
Hfner menambahkan, berbeda dengan negara Arab lain, Maroko pada era 1950-an hingga 1960-an tidak melakukan pengusiran terhadap komunitas Yahudi. “Sehingga hubungan sosial antara kedua masyarakat tetap lebih harmonis dibandingkan negara Arab lain,” jelasnya. Namun, relasi resmi tetap mengundang demonstrasi besar-besaran dari waktu ke waktu, terutama sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina dan penolakan terhadap perang Gaza atau hubungan bilateral yang telah dinormalisasi. Kerajaan Maroko tidak dapat mengabaikan sentimen ini sepenuhnya.
Keuntungan Politik dan Ekonomi bagi Rabat
Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, menyebutkan bahwa tujuan terbesar kebijakan luar negeri Maroko adalah menguasai Sahara Barat. Abraham Accord memberikan kemenangan diplomatik krusial bagi Rabat, yakni pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah etnis Sahrawi oleh Israel, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Eropa Barat. “Pengakuan ini adalah keberhasilan penting bagi Maroko,” kata Fuchs.
Ketika Abraham Accord ditandatangani, harapan besar ditempatkan pada peningkatan hubungan ekonomi, termasuk investasi dan pariwisata. Namun, perang Gaza menyisakan dampak. Harapan Maroko akan kunjungan wisatawan Israel, misalnya, belum terpenuhi. Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, penerbangan langsung antara kedua negara bahkan sempat dihentikan.
Israel sendiri mengejar kepentingan ekonominya, terutama di sektor pertanian. “Misalnya teknik irigasi yang diinvestasikan perusahaan Israel di Maroko, atau metode menanam tanaman di wilayah kering. Semua ini menarik bagi perusahaan Israel,” terang Fuchs. Israel juga tertarik pada cadangan fosfat Maroko, yang esensial untuk produksi pupuk pertaniannya.
Kerja Sama Militer yang Kian Mendalam
Hubungan kedua negara kini melangkah lebih jauh ke ranah militer. Dalam pertemuan Komite Militer Bersama di Tel Aviv pada awal tahun ini, Israel dan Maroko menandatangani rencana kerja militer untuk tahun 2026.
Maroko telah lama dikenal sebagai salah satu importir senjata terbesar di dunia. Catatan Mureks menunjukkan, dalam peringkat SIPRI 2024, Maroko menempati posisi ke-31 secara global. Meskipun total impor senjata Maroko menurun sekitar seperempat dalam beberapa tahun terakhir, Israel muncul sebagai pemasok senjata terbesar ketiga bagi Maroko antara tahun 2020 dan 2024, setelah Amerika Serikat dan Prancis. Israel memasok terutama sistem pertahanan udara dan sistem nirawak (drone), sementara AS dan Prancis fokus pada kendaraan lapis baja, rudal, dan pesawat. Sekitar 51 persen rudal pertahanan yang diimpor Maroko berasal dari Israel.
Dengan bantuan Israel, Maroko juga secara masif membangun produksi drone di dalam negeri. Pertemuan terbaru menekankan diskusi strategis tentang pembangunan kekuatan militer dan tujuan kerja sama. “Berbeda dengan kerja sama senjata konvensional sebelumnya, yang misalnya hanya mencakup amunisi artileri, kini mereka ingin mengembangkan drone bahkan sistem pertahanan udara secara bersama — termasuk teknologi satelit. Ini langkah kualitatif besar,” ungkap Hfner.
Kerja sama militer ini juga memiliki dampak regional, terutama di tengah ketegangan berkepanjangan akibat konflik Sahara Barat antara Maroko dan Aljazair. “Bukan hanya Maroko memperoleh kemenangan politik karena Israel dan negara-negara Barat mendukung posisinya, tetapi melalui impor dari Israel, Maroko juga memodernisasi militernya secara signifikan. Kini Maroko jauh lebih unggul dibandingkan militer Aljazair,” pungkas Fuchs.
