Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya sempat “disentil” oleh Presiden Prabowo Subianto terkait masih maraknya praktik underinvoicing yang merugikan penerimaan negara. Sindiran tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat agenda retret di Hambalang, Bogor, pada Selasa, 6 Januari 2026.
Purbaya menjelaskan, Presiden Prabowo menyoroti keterlibatan jajaran aparat pajak dan bea cukai dalam praktik pengurangan nilai ekspor atau impor tersebut. “Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang, dia bilang ‘apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai?’ itu pesan ke saya dari presiden walaupun dia enggak ngeliat ke saya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Purbaya menegaskan bahwa praktik underinvoicing masih terjadi secara masif dan seringkali tidak terdeteksi oleh aparat pajak dan bea cukai. “Ada praktik under invoicing yang masih besar, yang enggak terdeteksi di pajak dan bea cukai,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya memastikan akan terus melakukan perbaikan internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sepanjang tahun ini. Upaya ini bertujuan untuk memberantas berbagai praktik kecurangan yang selama ini terjadi. “Orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya, yang bea cukai seperti itu juga. Jadi kita akan rapihkan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan,” paparnya.
Purbaya juga memberikan peringatan keras. Menurut Mureks, jika dalam setahun ke depan praktik pembiaran kecurangan masih berlanjut, ancaman merumahkan seluruh pegawai di dua institusi tersebut tidak akan terhindarkan. “Jadi saya akan selamatkan, supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. yang jelek-jelek kita akan rumahkan. saya akan kotakin betul,” ungkap Purbaya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo telah mengetahui gambaran besar praktik underinvoicing yang dibiarkan oleh aparat pajak dan bea cukai, terutama yang dilakukan oleh perusahaan di sektor kelapa sawit, batu bara, hingga baja. Oleh karena itu, Purbaya menekankan bahwa masalah ini akan menjadi pekerjaan serius yang harus ia tuntaskan dalam setahun demi menyelamatkan penerimaan negara.
“Itu bagian saya untuk memastikan Saya bisa menjalankan Pesan presiden itu berapa kali-kali. Saya pikir saya sekarang baru 4 bulan kan di sini, kalau 6 bulan lebih enggak ada implementasi lagi ya berarti saya enggak becus kan dalam penilaian atasan kan. Jadi saya akan memastikan kita bergerak ke arah yang diarahkan oleh pemimpin saya,” pungkas Purbaya.
