Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menggelar pertemuan pada akhir tahun, Senin (29/12/2025). Pertemuan ini berfokus pada sinkronisasi kebijakan guna menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui penguatan pendekatan ‘Strategic Diamond’.
Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa diskusi di kantor Kementerian Keuangan tersebut bertujuan untuk memastikan arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten. “Inisiatif ini dimaksudkan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di Kementerian dan Lembaga,” kata Purbaya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (31/12/2025).
Dapatkan berita menarik lainnya di mureks.co.id.
Presiden Prabowo telah menetapkan sejumlah prioritas nasional yang menjadi fokus utama pemerintah. Prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Apa Itu Strategic Diamond?
‘Strategic Diamond’ dalam Kabinet Merah Putih merupakan sebuah pendekatan manajemen strategis yang dirancang untuk mendukung visi Presiden. Pendekatan ini menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Empat aktor kunci yang terlibat dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Dalam lapis Presidential Governance Support, keempat kementerian tersebut bekerja dalam satu ‘Strategic Diamond’ untuk menjamin kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support bertugas memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
Pembagian peran ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas Kementerian Koordinator dan Kementerian/Lembaga (K/L), sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur.
- Kementerian PPN/Bappenas: Memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan konsisten dengan visi Presiden.
- Kementerian Keuangan: Menjamin kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
- Kementerian PANRB: Berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan, termasuk mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa kesuksesan program prioritas nasional dapat dicapai melalui ‘Strategic Diamond’ sebagai arsitektur kebijakan yang terintegrasi. Ia menekankan pentingnya kerangka implementasi ini dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran untuk mendukung manajemen strategis Presiden.
Menurut Rini, perencanaan dan pengalokasian anggaran harus sejalan dengan kondisi kelembagaan, kapasitas SDM, serta kinerja organisasi demi optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional. “Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” jelas Rini.
Ia juga mengingatkan bahwa implementasi ‘Strategic Diamond’ memerlukan pendekatan kolaboratif dan network governance, mengingat ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah. Dengan pembagian peran yang jelas, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, memastikan keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang layak, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Rini mengakui bahwa saat ini, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam siklusnya masing-masing, dengan keterkaitan yang belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi.
‘Strategic Diamond’ diharapkan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Seluruh instansi pemerintah diimbau untuk bekerja dalam satu irama demi memastikan setiap rupiah APBN dikelola secara terukur, terpantau, dan manfaatnya terasa merata bagi masyarakat.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.
