Presiden Prabowo Subianto menerima Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 30 Desember 2025. Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga pukul 19.15 WIB tersebut fokus membahas laporan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah menjelang akhir tahun.
Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap capaian pembangunan pada tahun-tahun mendatang, khususnya periode 2026-2027. Menurut Qodari, Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh program prioritas pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi nasional.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
“Bapak presiden senang misalnya soal perkembangan MBG, kemudian keberadaan Danantara yang semakin berpengaruh, juga rencana-rencana ke depan termasuk perkembangan Koperasi Desa Merah Putih,” kata Qodari, Rabu (31/12/2025).
Ia menambahkan, “Beliau tadi sebut istilah velocity of money, bagaimana tiap uang, tiap rupiah yang dikucurkan itu akan berkali-lipat pada giliran berikutnya di lapangan. Jadi kita lihat insyaallah tahun depan.”
Terkait penanganan dan rehabilitasi bencana, Qodari menegaskan bahwa upaya tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah. Ia menyebut pemerintah telah melakukan langkah antisipatif melalui efisiensi dan optimalisasi sumber pendanaan.
“Insya Allah tidak (menghambat) karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan di depan ya. Ada efisiensi, kemudian juga ada sumber-sumber pendanaan yang didapatkan melalui kegiatan penegakan hukum, yang semua kita ketahui baik itu untuk penataan kebun sawit maupun mencegah penyelundupan, maupun juga untuk nanti tambang,” tutur Qodari.
Usulan Pembentukan Lembaga Perumahan dan Renovasi 2 Juta Rumah
Dalam kesempatan yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah mengusulkan rencana pembentukan lembaga khusus untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan. Menurutnya, usulan ini sejalan dengan mandat yang tertera dalam Undang-Undang.
“Ya intinya adalah memang harus ada lembaga nanti yang mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, kemudian mengambil alih persoalan perizinan juga mengambil alih persoalan pembiayaan dan manajemen hunian berbasis pada hunian sosial,” jelas Fahri.
Fahri menekankan bahwa rencana pembangunan perumahan harus diakselerasi secara besar-besaran. Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran renovasi rumah dalam APBN Tahun 2026. Untuk program ini, Presiden Prabowo disebut setuju untuk merenovasi rumah hingga 2 juta unit.
“Tahun depan sudah ada anggaran untuk renovasi yang sudah tertulis dalam APBN 2026 sekitar 400 ribu, tetapi bahkan beliau setuju sampai 2 juta sekalipun untuk renovasi tidak ada masalah,” kata Fahri.
Tantangan utama pelaksanaan renovasi rumah, khususnya di wilayah perkotaan, menurut Fahri, terletak pada keterbatasan lahan. Oleh karena itu, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme percepatan melalui regulasi khusus.
“Tetapi yang 1 juta di perkotaan ini kita memang memerlukan satu mekanisme percepatan akselerasi, karena di perkotaan itu ada banyak masalah ketersediaan lahan yang memang sangat sulit. Dan inilah yang kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan, mungkin setingkat Perpres atau PP yang sedang kami siapkan,” pungkas Fahri.
