Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam acara Panen Raya Nasional dan Pengumuman Swasembada Pangan di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat, pada Rabu, 7 Januari 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan Aep Syaepuloh dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Penganugerahan tanda kehormatan tersebut diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wira Karya. Satyalancana Wira Karya merupakan penghargaan negara bagi warga yang menunjukkan prestasi luar biasa dan menjadi teladan dalam pembangunan nasional melalui pengabdian berkelanjutan di bidang strategis.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Selain Bupati Aep Syaepuloh, Menteri Pertanian, sejumlah pejabat daerah, dan tokoh tani lainnya juga turut menerima penganugerahan serupa dari Presiden Prabowo dalam kesempatan yang sama. Mureks mencatat bahwa penghargaan ini menegaskan kembali peran penting daerah dan individu dalam mencapai target swasembada pangan nasional.
Karawang, Lumbung Padi Nasional dan Kebijakan Pro-Petani
Di bawah kepemimpinan Aep Syaepuloh, Kabupaten Karawang berhasil menembus jajaran 10 besar daerah penghasil beras nasional. Prestasi ini sekaligus mengukuhkan posisi Karawang sebagai salah satu lumbung pangan utama negara, yang berkontribusi besar terhadap kebutuhan pangan nasional.
Menanggapi penghargaan tersebut, Bupati Aep Syaepuloh menyampaikan rasa syukurnya. “Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Karawang, ini salah satu penghargaan bahwa Karawang merupakan kabupaten yang hari ini alhamdulillah terbesar kedua dengan swasembada pangan,” ujarnya kepada awak media.
Aep menjelaskan, Karawang memiliki luas lahan baku sawah mencapai 101 ribu hektare. Luasan ini menjadi penyumbang besar kebutuhan pangan nasional, didukung oleh berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Beberapa kebijakan strategis yang telah diterapkan antara lain adalah penetapan 87 ribu hektare sawah sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, pemerintah daerah juga menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 3 hektare sawah bagi petani Karawang.
“Kita pun sudah mengunci di 87 ribu hektare sawah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) serta menggratiskan PBB 3 hektare sawah untuk petani Karawang. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan produktivitas, di mana IP2 bisa jadi IP3, IP1 busa jadi IP2 gitu,” jelas Aep.
Ia menambahkan, peningkatan Indeks Pertanaman (IP) menjadi fokus utama. “Jadi yang tadinya IP2 itu kalau panen setahun dua kali, menjadi tiga, yg tadinya setahun sekali jadi dua. Nah makanya kami sangat fokus terhadap infrastruktur, mudah-mudahan kementan bisa memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Karawang,” tandasnya, menekankan pentingnya dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat.
Referensi penulisan: kumparan.com
