Satuan Tugas Pemulihan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat (Satgas Galapana DPR) mengungkap empat masalah krusial yang masih menghambat penanganan pascabencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Temuan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanggulangan Pascabencana DPR RI dengan Pemerintah di Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Ketua Posko Satgas Galapana, TA Khalid, menyoroti normalisasi sungai sebagai prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, kondisi sungai yang masih dipenuhi material seperti kayu menjadi pemicu banjir susulan setiap kali hujan deras.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Empat Masalah Krusial Pascabencana
“Bahwa perlu diselesaikan segera menyangkut sungai. Kenapa? Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan,” tegas Khalid dalam rapat yang turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sufmi Dasco Ahmad tersebut.
Ia menambahkan, “Karena masih ada kayu dan lain sebagainya, begitu hujan satu jam, banjir. Nah, sungai ini dulu yang kita kejar.”
Selain normalisasi sungai, catatan Mureks menunjukkan tiga masalah lain yang menjadi fokus Satgas Galapana:
- Akses Jalan: Pembukaan akses jalan menuju daerah-daerah yang terisolasi masih menjadi prioritas. Upaya ini penting untuk memastikan bantuan dan logistik dapat menjangkau seluruh korban bencana.
- Penyediaan Hunian Sementara (Huntara): Pembangunan 15 ribu unit huntara ditargetkan untuk korban yang kehilangan tempat tinggal. Khalid mengungkapkan adanya kendala pengangkutan material yang harus melalui jalur darat, namun masalah ini berhasil diatasi berkat koordinasi dengan Angkatan Udara. “Kemudian ada permasalahan di Huntara kami perlu cepat selesai, ada permasalahan pengangkutan, harus pakai darat. Kita Galapana koordinasi dengan Angkatan Udara, alhamdulillah kemarin sudah masuk via Hercules,” jelasnya.
- Pembersihan Lumpur: Pembersihan lumpur di rumah-rumah warga terdampak, terutama yang mengalami kerusakan ringan, dinilai dapat mengurangi kebutuhan akan hunian sementara. “Kemudian pembersihan lokasi, pembersihan rumah masyarakat yang mereka rusak ringan. Kalau ada pembersihan mereka mungkin tidak perlu huntara,” ujar Khalid.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam mengevaluasi dan mempercepat proses pemulihan pascabencana di Sumatera, dengan fokus pada solusi konkret untuk setiap masalah yang teridentifikasi.
