Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan seluruh jajaran pejabat pemerintahan untuk menerima segala bentuk bantuan yang ditawarkan bagi penanganan bencana banjir bandang di Sumatra. Perintah ini disampaikan di tengah upaya pemerintah mengerahkan sumber daya maksimal, meskipun status bencana tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026. Ia menekankan bahwa bantuan dari pihak mana pun akan difasilitasi.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Pemerintah Fasilitasi Bantuan
“Yang mau bantu ke Aceh, monggo. Mau bantu Sumatra Barat, Sumatra Utara, silakan. Nanti kita fasilitasi, menteri-menteri dan kepala badan,” ujar Prabowo, membuka pintu bagi partisipasi publik dan internasional dalam penanganan dampak bencana.
Prabowo menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan status bencana nasional bukan berarti upaya penanganan dilakukan setengah-setengah. Menurutnya, pemerintah masih memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk mengatasi kondisi di Sumatra.
“Kita kerahkan semua upaya kita. Kalau kita belum menyatakan bencana nasional, tidak berarti kita tanggung dalam upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung,” tegasnya, memastikan komitmen penuh pemerintah.
Tegaskan Mampu, Namun Tetap Terima Bantuan
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mewanti-wanti agar kemampuan pemerintah tidak diartikan sebagai penolakan terhadap uluran tangan pihak lain. Ia menekankan aspek kemanusiaan dalam penanganan bencana.
“Tolong jangan diartikan, kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan [bantu]. Kalau yang saya katakan itu, ini masalah kemanusiaan. Siapa pun yang mau bantu, masa kita tolak. Bodoh sekali kalau kita tolak. Masalahnya kita sebagai pemerintah kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu,” jelas Prabowo.
Komitmen pemerintah juga tercermin dalam dukungan anggaran yang signifikan. Mureks mencatat bahwa Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengalokasikan dana lebih dari yang diusulkan.
“Tadinya diajukan Rp 51 triliun, saya komitmen Rp 60 triliun. Berapa pun yang kita butuhkan. Saya kira nanti upaya dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi. Enggak ada masalah. Kita tidak memberikan isyarat kita tidak mampu,” ungkapnya.
Prabowo menambahkan, “[Tapi] kita juga manusia, kalau ada yang mau bantu, kita terima dengan baik. Tapi, kita salirkan langsung.” Hal ini menunjukkan pendekatan pragmatis pemerintah dalam menghadapi situasi darurat.
