Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa kecepatan dan akurasi data menjadi kunci utama dalam mempercepat penyaluran bantuan hunian bagi korban bencana. Pernyataan ini disampaikan Tito dalam rapat terbuka saat Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan rumah hunian Danantara di Aceh Tamiang pada Kamis (1/1/2026).
“Berkaitan dengan masalah hunian, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada tiga kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, dan rusak parah,” ujar Tito, dikutip dari siaran pers.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Skema Bantuan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Berdasarkan data per 27 Desember 2025 dari tiga provinsi terdampak, Mureks mencatat bahwa terdapat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rusak sedang, dan 56.108 rusak berat. Namun, data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total rumah terdampak mencapai sekitar 213 ribu unit.
Untuk rumah dengan kategori rusak ringan dan sedang, pemerintah telah menyiapkan bantuan biaya sesuai perhitungan BNPB. “Rusak ringan diberikan Rp15 juta dan rusak sedang Rp30 juta,” jelas Tito.
Selain itu, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyalurkan bantuan tambahan sebesar Rp3 juta untuk isi rumah dan Rp5 juta untuk dukungan ekonomi. Sementara itu, bagi rumah yang rusak berat, termasuk yang hilang terbawa banjir, pemerintah menyiapkan rumah pengganti. “Prinsipnya mempersiapkan hunian sementara atau memberikan opsi Dana Tunggu Hunian (DTH),” tambahnya.
Tantangan Pendataan dan Solusi
Tito menekankan bahwa seluruh skema bantuan sangat bergantung pada kelengkapan data dari daerah. Ia meminta para gubernur untuk mempercepat koordinasi pendataan. “Sumatra Barat sudah cepat, Sumatra Utara datanya sudah banyak masuk. Namun dari Aceh, mohon bisa lebih cepat lagi,” tegasnya.
Keterlambatan data, menurut Tito, berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. “Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap lambat, padahal pemerintah menunggu data dari bupati dan wali kota,” katanya.
Di lapangan, Tito mengakui masih ada kendala, terutama bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan. Ia mencontohkan kasus di Langkahan, Aceh Utara, di mana banyak warga kehilangan KTP dan Kartu Keluarga akibat bencana.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengambil langkah percepatan dengan melibatkan kepala desa, bupati, dan kepolisian. “Kepala kampung membuat daftar, diserahkan ke bupati, lalu dikroscek kapolres. Ketiganya tanda tangan sebagai pertanggungjawaban data,” jelas Tito.
Ia menambahkan, data tidak harus menunggu lengkap dan bisa diserahkan secara bertahap ke BNPB untuk segera ditindaklanjuti. “Kalau bantuan rusak ringan dan sedang cepat diberikan, jumlah pengungsi bisa berkurang hingga 60%,” ujarnya, mencontohkan keberhasilan di Tapanuli Selatan yang berhasil menurunkan jumlah pengungsi dari 21 ribu menjadi sekitar 4 ribu orang.
