Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menangani bencana di wilayah Sumatera secara serius, meskipun tidak menetapkannya sebagai bencana nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat terbatas yang disiarkan langsung melalui Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (01/01/2026).
Prabowo menjelaskan, keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional didasarkan pada pertimbangan kemampuan negara dalam menangani dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. “Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional, ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi, masalah ini berdampak di tiga provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi, kalau kita tiga provinsi sebagai negara kita mampu menghadapi, ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Meski demikian, Presiden menekankan bahwa pemerintah tidak pernah meremehkan dampak bencana tersebut. Keterlibatan langsung banyak anggota Kabinet Merah Putih menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam penanganan di lapangan. Mureks mencatat bahwa saat ini sedikitnya terdapat 10 menteri yang berada di Aceh untuk turut serta menangani dampak bencana, sementara dua menteri lainnya tengah bertugas di Aceh Utara, dan sejumlah menteri juga hadir di provinsi lainnya.
“Tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya, dari seluruh kabinet, hari ini ada berapa menteri di sini ya kan, dua sedang di Aceh Utara, 10 menteri sedang di Aceh sekarang, ada berapa menteri lagi yang sedang di tempat lain,” jelasnya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, bekerja sepenuh tenaga untuk membantu penanganan pascabencana. Ia juga memastikan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang cukup besar untuk mengatasi masalah ini. “Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” imbuhnya.
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo meninjau langsung struktur dan fasilitas hunian yang dibangun BPI Danantara, yang dikenal sebagai Rumah Hunian Danantara. Lokasi peninjauan berada di Kebun Tj Seumantoh, Karang Baru, Aceh Tamiang, Aceh. Peninjauan ini bertujuan untuk melihat kondisi bangunan serta kelengkapan fasilitas yang disiapkan bagi warga terdampak.
Sebelum meninjau hunian, Presiden Prabowo sempat menyalami dan berinteraksi dengan masyarakat yang telah menanti kedatangannya. Ia tiba bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem. Pembangunan hunian tersebut diketahui telah dimulai sejak 24 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani, memberikan penjelasan mengenai progres pembangunan hunian kepada Presiden.
