Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyatakan pihaknya tengah mengkaji usulan Partai Golkar terkait mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, Kholid menegaskan bahwa prioritas utama PKS saat ini adalah fokus pada penanganan bencana yang melanda Sumatera.
“Terkait pemilihan kepala daerah, kami sedang mengkaji mana yang terbaik bagi masa depan demokrasi kita. Mana yang lebih baik, apakah langsung atau tidak langsung,” ujar Kholid kepada wartawan pada Senin, 22 Desember 2025.
Klik mureks.co.id untuk tahu artikel menarik lainnya!
Kholid menambahkan, PKS belum mengambil sikap final dan masih membuka ruang dialog serta menerima berbagai masukan dari masyarakat luas. “Kami juga menerima masukan dulu dari masyarakat, ormas, NGO, kampus, dan tentunya konstituen keluarga besar PKS. Ada waktunya nanti kami akan sampaikan secara resmi melalui Fraksi di DPR RI,” jelasnya.
Lebih lanjut, mengenai usulan Partai Golkar tentang koalisi permanen, Kholid menilai pembahasan koalisi untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih terlalu dini. Ia menekankan pentingnya semua pihak untuk berkonsentrasi pada penanganan bencana di Sumatera saat ini.
“Terkait koalisi di Pilpres 2029 masih terlalu jauh untuk dibahas. Sekarang ini baiknya kita fokus membantu dan mendukung agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses menjalankan roda pemerintahan hingga 2029 mendatang,” tuturnya.
Kholid juga menyoroti urgensi penanganan bencana. “Yang krusial dan mendesak: penanganan bencana Sumatera. Proses rehabilitasi, rekonstruksi dan membangkitkan ekonomi Sumatera menjadi isu besar yang penting untuk diprioritaskan,” imbuh dia.
Golkar Usulkan Pilkada via DPRD dan Koalisi Permanen
Sebelumnya, Partai Golkar telah merampungkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan. Salah satu poin krusial adalah usulan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD serta pembentukan Koalisi Permanen.
“Partai Golkar mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” kata Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 21 Desember 2025.
Selain itu, Rapimnas Golkar juga merekomendasikan perbaikan sistem Pemilu proporsional terbuka di Indonesia. “Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” tambah Bahlil.
