Sengketa antara pemegang saham mayoritas dan minoritas kerap membayangi proses akuisisi perusahaan, berpotensi mengganggu stabilitas bisnis dan kepercayaan investor. Perselisihan ini umumnya dipicu oleh perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan kekuatan dalam pengambilan keputusan.
Pengertian dan Bentuk Sengketa Pemegang Saham
Menurut Tami Rusli dalam penelitiannya, “perbedaan posisi kekuatan dalam pengambilan keputusan seringkali menjadi titik awal konflik.” Kondisi ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang jelas demi melindungi hak semua pihak.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Pemegang saham mayoritas adalah pihak dengan porsi saham terbesar dan hak suara dominan, sementara pemegang saham minoritas memiliki saham lebih sedikit dan pengaruh terbatas dalam keputusan strategis. Bentuk sengketa yang umum meliputi pemaksaan penjualan saham atau pengambilalihan tanpa persetujuan memadai dari minoritas, serta kurangnya transparansi informasi terkait akuisisi.
Faktor Pemicu Sengketa dalam Akuisisi
Faktor utama pemicu sengketa adalah ketidakseimbangan kekuasaan dan minimnya keterbukaan informasi. Perbedaan tujuan investasi dan ekspektasi hasil akuisisi juga seringkali memperkeruh suasana, terutama jika keputusan diambil tanpa melibatkan pemegang saham minoritas.
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas
Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas sangat krusial untuk mencegah praktik semena-mena dari kelompok mayoritas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menjadi landasan utama yang menegaskan perlakuan adil bagi semua pemegang saham, termasuk dalam keputusan strategis seperti akuisisi.
Khusus untuk perusahaan terbuka, perlindungan ini diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Regulasi ini mewajibkan adanya Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer), di mana pemegang saham pengendali baru harus menawarkan pembelian saham minoritas dengan harga tertinggi sesuai ketentuan OJK.
Hak-hak pemegang saham minoritas meliputi akses informasi yang jelas, hak suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta hak untuk menyuarakan keberatan terhadap keputusan yang dianggap merugikan. Mureks mencatat bahwa Pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan ekonomi nyata. Jika akuisisi merugikan minoritas, mereka berhak meminta sahamnya dibeli dengan Harga Wajar. Pada tahun 2026, proses ini didukung sistem penilaian independen yang lebih transparan untuk menghindari konflik kepentingan.
Upaya Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa dapat dimulai dari mekanisme internal perusahaan, seperti RUPS atau mediasi antar pemegang saham, yang seringkali efektif jika semua pihak beritikad baik.
Apabila jalur internal buntu, sengketa dapat dibawa ke pengadilan atau arbitrase. Tami Rusli menjelaskan bahwa mekanisme ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, memberikan ruang bagi minoritas untuk mencari keadilan hukum.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran vital dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan hak minoritas, mulai dari memberikan arahan, mediasi, hingga memastikan aturan dijalankan dengan benar.
Rekomendasi untuk Meminimalisir Sengketa
Untuk meminimalisir sengketa, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci. Perusahaan wajib menyediakan data yang jelas dan akurat terkait akuisisi kepada seluruh pemegang saham, sehingga potensi kesalahpahaman dapat ditekan.
Penguatan peran RUPS sebagai forum diskusi dan pengambilan keputusan yang efektif juga penting. Setiap suara, baik dari mayoritas maupun minoritas, harus didengar dan dipertimbangkan secara seimbang.
Pemegang saham minoritas disarankan untuk proaktif mengikuti RUPS dan memahami hak-hak mereka. Sikap ini akan membantu mereka mengambil langkah perlindungan yang tepat saat menghadapi keputusan akuisisi.
Kesimpulan
Sengketa pemegang saham dalam akuisisi memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat dan mekanisme penyelesaian yang adil sangat esensial untuk menjaga hak semua pihak. Keterbukaan informasi, peran RUPS yang efektif, serta pemahaman hak hukum menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh seluruh pemegang saham.
