Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji ulang rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa salah satu alasan utama di balik kajian ini adalah kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Pernyataan Pramono Anung ini disambut positif oleh warga dan pekerja yang beraktivitas di sekitar Sarinah. Mereka menilai keberadaan JPO akan meningkatkan keamanan pejalan kaki di tengah padatnya lalu lintas kawasan tersebut.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Warga Dukung Penuh Demi Keamanan dan Ketertiban
Amir (57), seorang pekerja yang setiap hari melintasi kawasan Sarinah, menyatakan persetujuannya terhadap rencana pembangunan JPO. “Kalau saya pribadi setuju ya. Di sini kan lalu lintasnya padat, kendaraan cepat-cepat semua. Kalau ada JPO, pejalan kaki kan jadi lebih aman,” ujarnya saat ditemui di lokasi pada Sabtu (10/1/2026).
Amir mengaku masih merasa was-was saat menyeberang menggunakan pelican crossing yang ada saat ini. Ia menyoroti perilaku pengendara sepeda motor yang kerap menerobos lampu merah. “Jujur agak was-was kalau nyebrang langsung di jalan pelican crossing situ, apalagi kalau pas sendiri. Kalau pas jam pulang kantor sih aman-aman aja ya. Soalnya itu tadi, motor suka nyelonong aja ngebut padahal depannya orang nyebrang dan udah jelas rambunya mereka merah, (kendaraan) kita hijau,” keluhnya.
Harapan serupa juga disampaikan Ahmad Fauzi (35), pekerja lainnya. Menurutnya, JPO tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyeberangan, tetapi juga berpotensi menjadi ikon kota jika dibangun dengan desain menarik. “Saya mendukung. Di sini kan banyak orang lalu-lalang. JPO bisa bantu menata arus orang dan kendaraan,” kata Ahmad.
“Kalau desainnya bagus, bisa jadi ikon juga kayak di kawasan HI atau Sudirman,” tambahnya, sembari mengingatkan pentingnya perawatan agar fasilitas tetap optimal dan tidak kumuh.
Prioritas Aksesibilitas Difabel dan Sejarah JPO Sarinah
Gubernur Pramono Anung, setelah meninjau Puskesmas Kebayoran Lama pada Jumat (9/1), menjelaskan bahwa kajian pembangunan JPO Sarinah memang diperlukan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan difabel. “Jadi JPO Sarinah dalam kajian ini memang diperlukan, terutama untuk difabel. Jadi itu salah satu alasan kemudian kenapa diadakan,” tegas Pramono.
Rencana pembangunan kembali ini mengemuka setelah JPO Sarinah dibongkar pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Padahal, menurut catatan Mureks, JPO Sarinah memiliki nilai historis sebagai jembatan penyeberangan orang pertama di Indonesia yang dibangun pada masa Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin.
Kawasan Sarinah sendiri merupakan area strategis yang ramai dengan aktivitas perkantoran dan wisata, menjadikannya titik vital bagi mobilitas pejalan kaki. Oleh karena itu, kebutuhan akan fasilitas penyeberangan yang aman dan inklusif menjadi sangat mendesak.
