Demokrasi saat ini terlihat sangat dinamis, bahkan cenderung terlalu riuh. Penuh ekspresi, responsif, dan terus-menerus hadir di layar gawai kita. Para pemimpin dan aktor politik rutin muncul, komentar publik mengalir tanpa henti, dan reaksi masyarakat terus bermunculan. Namun, di tengah hiruk-pikuk tersebut, terdapat keganjilan yang sulit diabaikan: semakin sering demokrasi dipertontonkan, semakin disfungsi ia sebagai mekanisme pengendali kekuasaan.
Kita kini memasuki fase yang disebut sebagai “demokrasi dopamin”. Dalam fase ini, politik tidak lagi berfungsi sebagai arena deliberasi atau pembahasan kebijakan, melainkan sebagai mesin produksi atensi. Penilaian publik bergeser dari ketepatan kebijakan menjadi daya tarik narasi, dan dari kualitas administrasi menjadi intensitas emosi. Politik harus terus tampil, bukan untuk menyajikan argumentasi atau penjelasan substansial, melainkan sekadar memikat dan mengumpulkan perhatian publik.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca di Mureks mureks.co.id.
Politik Konten dan Fenomena “Society of the Spectacle”
Secara teoretis, gejala ini pernah diulas oleh Guy Debord melalui konsep “society of the spectacle”. Dalam masyarakat yang didominasi citra, Debord menulis, yang terpenting bukanlah apa yang benar-benar dikerjakan, melainkan apa yang berhasil ditampilkan. Politik pun bergerak ke arah serupa: kesan lebih penting dari kebijakan, narasi lebih menarik dari kerja nyata. Kekuasaan tidak harus rapi atau konsisten, yang esensial adalah terus hadir di hadapan publik. Pada titik inilah demokrasi beralih fungsi dari ruang kebijaksanaan kolektif menjadi panggung pertunjukan.
Fenomena ini dapat diamati pada beberapa figur politik global maupun domestik. Donald Trump, misalnya, dinilai lebih cepat memahami logika “attention party” dibandingkan banyak politisi lain. Ia menjadikan kontroversi sebagai bahan bakar utama eksistensinya. Pernyataan yang kasar, berlebihan, bahkan problematik secara faktual, justru efektif dalam menjaga sorotan publik. Dalam ekonomi perhatian, dibenci seringkali lebih menguntungkan daripada diabaikan. Kritik media tidak meminggirkannya; sebaliknya, kritik tersebut menjadi bagian dari panggung yang memastikan Trump terus terlihat.
Di sisi lain, Zohran Mamdani menampilkan versi politik konten yang lebih terstruktur. Gagasan keadilan sosial tetap diusung, namun dikemas dengan bahasa visual, simbolik, dan sangat sadar algoritma. Ideologi tidak ditinggalkan, melainkan diadaptasi agar mampu tampil sebagai konten yang ramah engagement. Bahkan politik yang serius sekalipun harus terlebih dahulu lolos seleksi perhatian publik.
Dampak di Indonesia: Dari Blusukan hingga Konten Harian
Di Indonesia, Joko Widodo menjadi contoh bagaimana politik atensi bekerja secara lebih halus dan diterima luas. Kesederhanaan simbolik melalui aktivitas blusukan, atribut kemeja putih, dan gestur “orang biasa”, berhasil membangun kedekatan emosional yang kuat dengan masyarakat. Namun, dalam jangka panjang, persona ini justru menormalisasi kelenturan administrasi, personalisasi kekuasaan, serta pelemahan fungsi dan mekanisme kontrol. Pencitraan semacam ini menciptakan ilusi kedekatan, sementara publik secara tidak langsung digiring menjauh dari proses kebijakan yang seharusnya bisa diawasi dan diperdebatkan. Catatan Mureks menunjukkan bahwa pergeseran ini mengubah fokus dari substansi ke persepsi.
Bentuk paling eksplisit dari politik konten terlihat pada figur seperti Dedi Mulyadi. Media sosial tidak lagi sekadar alat komunikasi, melainkan telah menjadi ruang politik itu sendiri. Teguran, nasihat moral, dan gestur empati dikemas sebagai serial harian: singkat, emosional, dan mudah dibagikan. Politik tidak lagi menuntut persetujuan rasional, cukup mengundang respons instan. Dalam format seperti ini, akuntabilitas dipandang terlalu panjang untuk durasi video TikTok dan Reels Instagram.
Pada akhirnya, fungsi pembatas kekuasaan digantikan oleh fungsi pemoles citra. Kritik tidak dibungkam, hanya dilelahkan. Pelanggaran tidak selalu disangkal, cukup ditenggelamkan oleh isu berikutnya. Demokrasi dalam situasi ini tidak mati mendadak, melainkan membusuk perlahan. Tidak ada kudeta, tidak ada pelarangan pemilu, tidak ada penutupan parlemen. Yang ada hanyalah rutinitas semu: konten terus mengalir, pemimpin terus tampil, dan publik terus bereaksi. Prosedur berjalan, sementara substansi menguap, lantas punah dalam senyap. Demokrasi hidup seperti zombi: tubuhnya masih bergerak, ritualnya terus berjalan, tetapi roh dan substansinya telah lama pergi.
