Banda Aceh – Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang digelar di Banda Aceh pada Sabtu, 10 Januari 2026, menyoroti berbagai isu krusial terkait penanganan dampak banjir dan longsor di Aceh serta wilayah Sumatera lainnya. Pertemuan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah melalui Satgas Pemulihan Pascabencana dan Satgas Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin rapat, menegaskan peran DPR dalam pengawasan dan alokasi anggaran. “Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI itu kemudian akan menyerahkan hasil dari koordinasi yang terintegrasi tersebut kepada Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dari pihak Pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut,” ujar Dasco.
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Kendala Listrik dan Santunan Korban
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa masih ada lima desa di Aceh yang belum teraliri listrik pascabencana. Gangguan ini disebabkan oleh robohnya tiang-tiang listrik. “Jaringan yang menuju beberapa desa, kecamatan, terutama daerah terpencil, itu tiang-tiangnya roboh. Tiang-tiang itu kan hampir tiap 100 meter tiang roboh. Nah itu yang belum hidup,” kata Tito.
Meski pemerintah telah berupaya membantu dengan genset di sejumlah wilayah, lima desa tersebut masih gelap gulita. Sementara itu, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan santunan kepada 147 ahli waris korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, “Kita sedang menyalurkan santunan untuk korban meninggal dunia dan yang luka-luka berat. Sampai hari ini kita sudah salurkan lebih dari 147 kepada ahli waris, tetapi usulan untuk yang luka-luka berat belum pernah kami terima.”
Permintaan Uang Makan Pengungsi dan Prioritas Rehabilitasi
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk menyediakan uang lauk pauk sebesar Rp 15 ribu per orang per hari bagi para pengungsi yang masih tinggal di tenda. Ia menilai kondisi di lapangan belum memungkinkan percepatan pemindahan pengungsi ke hunian sementara (huntara). “Menyiapkan puluhan ribu huntara, kita enggak sanggup. Kami mohon yang Rp 15 ribu itu, Pak. Bagi mereka yang pengungsi saat ini, yang di tenda, agar bisa diberikan kelonggaran itu, Pak. Itu permohonan, per kepala Rp 15 ribu, supaya ada pertumbuhan ekonomi,” tegas Fadhlullah.
Ketua Posko Satgas Pemulihan Bencana DPR (Satgas Galapana), TA Khalid, menyoroti pentingnya normalisasi sungai untuk mencegah banjir susulan. “Bahwa perlu diselesaikan segera menyangkut sungai. Kenapa? Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan,” ujarnya.
Tantangan Tenaga Kesehatan dan Kerusakan Infrastruktur Pendidikan
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kendala serius dalam pengiriman relawan tenaga kesehatan ke wilayah bencana di Sumatera, yakni biaya tiket pesawat yang tinggi. “Karena kita ngirimnya tuh dua minggu tuh 800, 700 (relawan). Akhirnya kemarin sempat, ya karena kita yang penting jalan kan, kita kirim lewat Malaysia. Karena murah tuh lewat kirim ke Malaysia tiketnya bisa Rp 2 juta, Rp 3 juta, kan,” ungkap Budi. Ia meminta kebijakan harga tiket khusus agar mobilisasi relawan lebih optimal.
Selain itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga meminta agar rumah tenaga kesehatan dan medis (nakes dan named) yang terdampak bencana mendapat prioritas rehabilitasi. Hal ini penting agar mereka dapat fokus melayani masyarakat tanpa terbebani masalah rumah tangga. “Itu nakes-named, susah untuk kerja teman-teman kita di Aceh karena rumah mereka juga berantakan. Jadi mereka harus ngurus rumahnya,” jelas Budi.
Dalam ringkasan Mureks, bencana banjir dan longsor juga menyebabkan ribuan sekolah di Aceh rusak. Pihak terkait menargetkan proses pembersihan bangunan sekolah selesai pada akhir Januari 2026 agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Kemensos menyatakan kesiapannya untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) dengan basis data yang tervalidasi, melalui koordinasi BNPB, pemerintah daerah, dan Kemendagri. Penyaluran dapat dilakukan melalui bank Himbara atau PT Pos Indonesia. Sementara itu, Kementerian Kesehatan juga membuka donasi alat kesehatan (alkes) secara daring untuk rumah sakit dan puskesmas terdampak di Sumatera, mencakup kebutuhan seperti mesin X-ray dan CT scan. Pendonor diminta untuk melapor agar donasi dapat terkoordinasi dengan baik.
