Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperkuat komitmennya dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan kelurahan tahun anggaran 2025.
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan. “Ini untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yang telah digunakan, agar sesuai dengan aturan,” kata Lalu Pathul Bahri saat memberikan pengarahan di Lombok Tengah, Senin (29/12/2025).
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Menurut Bupati, pengawasan memiliki makna strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar penyampaian hasil, melainkan sarana penting untuk transparansi dan akuntabilitas.
“Pengawasan ini bukan sekadar forum penyampaian hasil pengawasan, tetapi menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, serta media pembelajaran bersama untuk memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan,” jelasnya.
Lalu Pathul Bahri juga menegaskan bahwa tujuan pengawasan bukanlah mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya pembinaan dan pengawalan. Ini untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi capaian kinerja tindak lanjut hasil pengawasan di Kabupaten Lombok Tengah. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat menunjukkan tingkat penyelesaian tindak lanjut mencapai 91,77 persen.
“Berdasarkan data BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 91,77 persen. Capaian ini menempatkan Lombok Tengah sebagai peringkat pertama se-Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ungkap Lalu Pathul Bahri.
Capaian impresif ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah, desa, dan kelurahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Aknal Afandi, menjelaskan bahwa kegiatan gelar pengawasan ini bertujuan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang baik, bersih, melayani, transparan, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, kami membangun integritas pengawasan, mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, meningkatkan kinerja pengawasan pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi bersama,” kata Lalu Aknal Afandi.
