Pemerintah China secara resmi memberlakukan pajak penjualan alat kontrasepsi sebesar 13% mulai 1 Januari 2026. Kebijakan baru ini diterapkan sebagai upaya mendongkrak angka kelahiran di negara tersebut, namun justru menuai kontroversi dan keraguan akan efektivitasnya di tengah masyarakat.
Demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison menilai ide kenaikan pajak pada kondom yang diharapkan berpengaruh pada tingkat kelahiran merupakan “upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran.” Sebelumnya, pemerintah China sempat menerapkan subsidi setara Rp24 juta per anak, yang berhasil meningkatkan angka kelahiran.
Artikel informatif lainnya dapat ditemukan dalam liputan Mureks. mureks.co.id
Penurunan Populasi dan Tantangan Ekonomi
Mureks mencatat bahwa populasi China terus menurun selama tiga tahun berturut-turut. Data resmi menunjukkan pada tahun 2024, hanya 9,54 juta bayi lahir. Angka ini sekitar setengah dari jumlah kelahiran yang tercatat sepuluh tahun lalu, saat China melonggarkan aturan tentang jumlah anak yang boleh dimiliki pasangan. Pada tahun 1994, pemerintah sempat membatasi pasangan hanya boleh memiliki satu anak selama puluhan tahun.
Dengan situasi ekonomi yang lesu dan tingginya populasi usia lanjut, pemerintah berupaya keras mendorong warga muda untuk menikah dan memiliki momongan. Namun, kenaikan pajak atas alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil, justru menimbulkan kekhawatiran akan kehamilan yang tidak diinginkan dan potensi lonjakan tingkat HIV.
Reaksi Masyarakat dan Biaya Hidup Tinggi
Beberapa warga berpendapat bahwa upaya meyakinkan agar bersedia punya anak tidak cukup hanya melalui harga kondom yang mahal. Seorang pengguna media sosial bahkan bercanda, “Saya akan membeli kondom seumur hidup sekarang,” menanggapi penjual yang mendorong pembeli untuk menimbun kondom.
Pengguna lain menambahkan, “Orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak.”
China merupakan salah satu negara termahal untuk membesarkan anak, berdasarkan laporan tahun 2024 dari YuWa Population Research Institute di Beijing. Studi tersebut menyebutkan bahwa biaya tinggi ini disebabkan oleh biaya sekolah di lingkungan akademik yang sangat kompetitif, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak. Membesarkan seorang anak hingga usia 17 tahun di China membutuhkan biaya rata-rata Rp 1,24 miliar (USD 75.700).
Perlambatan ekonomi, yang sebagian dipicu krisis properti yang menggerus tabungan, juga membuat keluarga muda merasa tidak pasti dengan masa depan mereka.
Daniel Luo, pria 36 tahun dari provinsi Henan, mengungkapkan, “Saya punya satu anak, dan saya tidak ingin punya lagi.” Ia membandingkan kenaikan harga kondom dengan tarif kereta bawah tanah. “Sekotak kondom mungkin naik lima yuan, mungkin 10, paling banyak 20. Dalam setahun, itu hanya beberapa ratus yuan. Jadi, masih terjangkau.”
Namun, Rosy Zhao dari kota Xian memiliki pandangan berbeda. Baginya, kenaikan harga kontrasepsi berdampak pada mahasiswa atau orang-orang yang secara finansial tidak mampu membiayai anak, menyebutnya kebijakan “berisiko” dan berpotensi menimbulkan “akibat paling berbahaya.”
Kritik dari Pengamat dan Campur Tangan Pemerintah
Menurut demografer Yi Fuxian, pemerintah sebenarnya bisa memungut pajak “dari mana saja” jika tujuannya adalah menutup utang nasional yang membengkak dan penurunan pasar properti. Ia mencontohkan, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja mencapai hampir $1 triliun, menyumbang 40% dari total penerimaan pajak negara tahun lalu.
Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menyampaikan bahwa langkah kenaikan pajak pada kondom hanya bersifat “simbolis” dan mencerminkan upaya pemerintah yang “tak efektif” dalam mendorong masyarakat meningkatkan angka fertilitas. Pendekatan China dalam mendorong orang untuk memiliki anak, kata Levin, juga berisiko berbalik menjadi perlawanan pada pemerintah karena masyarakat bisa merasa pemerintah terlalu campur tangan dalam pilihan yang sangat pribadi.
Belakangan ini, ada laporan media bahwa perempuan di beberapa provinsi menerima panggilan dari pejabat lokal yang menanyakan tentang siklus menstruasi dan rencana mereka untuk memiliki anak. Biro Kesehatan Provinsi Yunnan mengatakan data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi ibu hamil.
Levin mengkritik, “Partai Komunis tidak bisa tidak ikut campur dalam setiap keputusan. Jadi, pada akhirnya, mereka menjadi musuh terbesar bagi masyarakat dalam beberapa hal.”
Pengamat juga berpendapat bahwa kepemimpinan yang didominasi laki-laki di negara tersebut gagal memahami perubahan sosial yang mendasari pergeseran yang lebih luas. Fenomena ini juga terjadi di negara lain; negara-negara Barat, Korea Selatan, dan Jepang juga berjuang meningkatkan tingkat kelahiran seiring dengan penuaan populasi mereka, namun upaya ini tidak sepenuhnya efektif. Salah satu alasannya adalah beban pengasuhan anak yang secara tidak proporsional jatuh pada perempuan.
Upaya Lain dan Tantangan Generasi Muda
Langkah-langkah China saat ini dinilai melewatkan masalah sebenarnya. Menurut Daniel Luo, cara generasi muda berinteraksi saat ini yang semakin menghindari koneksi manusia di dunia nyata harus diperhatikan. Ia merujuk pada peningkatan penjualan mainan seks di China, yang menurutnya merupakan tanda bahwa “orang-orang hanya memuaskan diri sendiri” karena “berinteraksi dengan orang lain telah menjadi beban yang lebih besar.”
Bagi generasi muda, dunia online lebih mudah dan lebih nyaman, katanya, karena “tekanan itu nyata.” Ia menambahkan, “Generasi muda saat ini menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dari masyarakat dibandingkan 20 tahun yang lalu. Memang, secara materi mereka lebih baik, tetapi ekspektasi yang ditempatkan pada mereka jauh lebih tinggi. Semua orang hanya lelah.”
Sebenarnya, pemerintah China juga melakukan upaya lain untuk mendongkrak jumlah populasi, seperti pembebasan pajak bagi layanan penitipan anak, layanan pernikahan, dan perawatan lansia. Ini mencakup pula pemberian bantuan tunai dan perpanjangan cuti orang tua. Bahkan di sebagian wilayah, insentif yang ditawarkan lebih besar dari Rp 24 juta. Contohnya, pada Maret 2025, Hohhot, kota di wilayah utara China, telah mulai menawarkan penduduk mereka hingga lebih dari Rp 228 juta (100.000 yuan) per bayi untuk pasangan dengan setidaknya tiga anak. Sementara itu, Shenyang, sebuah kota di timur laut Beijing, menawarkan Rp 1,1 juta (500 yuan) sebulan kepada keluarga lokal dengan anak ketiga di bawah usia tiga tahun.
