Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bersama lebih dari 50 anggota parlemen perempuan lainnya secara resmi mendorong penambahan fasilitas toilet wanita di gedung parlemen. Langkah ini diambil menyusul peningkatan jumlah wakil perempuan yang memicu antrean panjang di fasilitas yang tersedia.
Mureks mencatat bahwa meskipun parlemen Jepang masih didominasi laki-laki, saat ini terdapat sekitar 73 anggota parlemen perempuan. Namun, petisi yang diajukan Takaichi dan rekan-rekannya mengungkapkan bahwa hanya ada dua toilet perempuan yang tersedia untuk menampung seluruh anggota parlemen tersebut.
Artikel informatif lainnya dapat dibaca melalui Mureks. mureks.co.id
Menurut Partai Demokrat Konstitusional (CDP) oposisi, petisi ini mendapat dukungan luas dari 58 anggota parlemen yang berasal dari tujuh partai politik dan kelompok independen. PM Takaichi, yang terpilih tahun lalu, juga menjadi salah satu pendukung utama inisiatif ini.
Anggota CDP, Yasuko Komiyama, menyoroti urgensi masalah ini. “Menjelang sidang pleno, sangat banyak anggota parlemen perempuan yang mengantre di depan toilet wanita,” ujarnya seperti dikutip CNN.
Petisi lintas partai tersebut secara tegas menyatakan bahwa kekurangan toilet merupakan “masalah krusial yang berpotensi memengaruhi jalannya sidang dan pelaksanaan tugas parlemen.”
Melalui unggahan di Facebook, Komiyama menambahkan bahwa dampak dari masalah ini tidak hanya dirasakan oleh anggota parlemen perempuan, tetapi juga staf perempuan serta jumlah jurnalis perempuan yang terus bertambah di lingkungan parlemen.
Anggota parlemen oposisi Tomoe Ishii juga mengungkapkan melalui Instagram bahwa kekurangan toilet perempuan telah “lama menjadi persoalan.” Ia menyoroti masih adanya keengganan di masyarakat untuk mengangkat isu penambahan toilet perempuan di tempat kerja dan sekolah.
Jepang dikenal sebagai negara dengan budaya yang konservatif, di mana dunia politik dan tempat kerja telah lama didominasi oleh pria berusia lanjut. Negara ini juga masih menempati peringkat rendah dalam Indeks Kesenjangan Gender Global terbaru dari Forum Ekonomi Dunia, yakni peringkat 118 dari 148 negara.
Pemilu tahun lalu menjadi tonggak penting dengan terpilihnya Takaichi dan peningkatan jumlah legislator perempuan menjadi 73 orang. Namun, data IPU Parline menunjukkan bahwa perempuan masih hanya menempati kurang dari 16 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jepang.
Gedung Parlemen Jepang di Tokyo sendiri memiliki sejarah panjang. Bangunan tersebut selesai pada tahun 1936, hampir satu dekade sebelum perempuan memperoleh hak suara pada tahun 1945, yang kemudian diikuti dengan terpilihnya anggota parlemen perempuan pertama setahun kemudian.
