Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menyampaikan sikap politik resminya terkait isu-isu terkini, termasuk mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengumuman krusial ini dijadwalkan pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang berlangsung Senin, 12 Januari 2026.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa keputusan final partai akan didasarkan pada serangkaian usulan yang diterima dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP selama Rakernas. “Namun, sikap politiknya karena nanti kami akan mendengarkan seluruh usulan-usulan dari DPD, akan dibacakan pada saat penutupan rakernas,” ujar Hasto di Ancol, Jakarta, Sabtu, 10 Januari 2026.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Menurut Hasto, pernyataan sikap partai mengenai isu politik terkini harus memiliki landasan kuat, yakni hasil rekomendasi dari seluruh peserta Rakernas. Oleh karena itu, sikap yang akan diambil PDIP nantinya akan mencakup aspek filosofis, ideologis, hingga manajemen penyelenggaraan pemilu.
“Itu semua akan menjadi bagian dari rekomendasi rakernas. Jadi belum diputuskan. Karena kita kan Partai Demokrasi Indonesia jadi seluruh pencermatan, masukan, dari seluruh peserta rakernas itu akan menjadi bahan pengambilan keputusan,” imbuhnya, menegaskan prinsip demokrasi internal partai.
Sebelumnya, pada hari perdana Rakernas, para kader telah menerima pembekalan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pembekalan tersebut mencakup berbagai isu penting, mulai dari kondisi geopolitik global hingga upaya pemeliharaan lingkungan di Tanah Air. Catatan Mureks menunjukkan, Megawati secara khusus menyoroti pentingnya menjaga prinsip kedaulatan rakyat.
“Itulah tadi Ibu [Megawati] mengatakan bagaimana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sebagai spirit dari reformasi itu harus betul-betul kita jaga,” pungkas Hasto, mengutip pesan dari Ketua Umumnya.
