Presiden Venezuela Nicolas Maduro dijadwalkan hadir di pengadilan New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin, 5 Januari 2026. Penampilan Maduro di hadapan hakim federal ini menyusul penangkapannya oleh pasukan AS dalam operasi militer yang berlangsung akhir pekan lalu di Caracas.
Di tengah proses hukum tersebut, Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman serangan lanjutan terhadap Venezuela. Trump menyatakan pada Minggu (4/1) bahwa ia bisa memerintahkan aksi militer tambahan apabila Venezuela tidak bersedia membuka industri minyaknya dan menghentikan perdagangan narkoba. Ancaman serupa juga disebut Mureks dilontarkan Trump terhadap Kolombia dan Meksiko, serta menyebut rezim komunis Kuba “tampak siap runtuh dengan sendirinya”.
Pembaca dapat menelusuri artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Penangkapan Maduro pada Sabtu (3/1) telah memicu kekhawatiran internasional dan menjerumuskan Venezuela ke dalam ketidakpastian politik. Pejabat pemerintahan Trump menggambarkan penangkapan ini sebagai langkah penegakan hukum untuk mempertanggungjawabkan Maduro atas dakwaan pidana yang diajukan pada 2020. Dakwaan tersebut termasuk tuduhan konspirasi narkoterorisme. Namun, Trump mengakui ada faktor lain di balik operasi tersebut, termasuk meningkatnya arus migran Venezuela ke AS serta keputusan Venezuela menasionalisasi aset minyak milik perusahaan AS beberapa dekade lalu.
Maduro didakwa memberikan dukungan perdagangan narkoba besar, termasuk Kartel Sinaloa dan geng Tren de Aragua. Jaksa menuduh Maduro mengatur jalur penyelundupan kokain, menggunakan militer untuk melindungi pengiriman narkoba, melindungi kelompok bersenjata, serta memanfaatkan fasilitas kepresidenan untuk distribusi narkotika. Dakwaan itu pun diperbarui pada Sabtu (3/1) untuk memasukkan istrinya, Cilia Flores, yang dituduh ikut memerintahkan penculikan dan pembunuhan.
Reaksi Internasional dan Situasi di Caracas
Aksi militer AS ini menimbulkan gejolak di pasar global. Harga minyak dunia sempat naik di tengah perdagangan yang bergejolak, seiring kekhawatiran investor terhadap dampak aksi militer AS di Venezuela. Sementara itu, pasar saham di Asia justru menguat.
Di Caracas, pemerintahan Maduro masih tetap berjalan dan para pejabat tinggi menunjukkan sikap menantang. Wakil Presiden Delcy Rodriguez, yang kini menjabat sebagai pemimpin sementara, menegaskan Maduro tetap presiden Venezuela dan membantah klaim Trump bahwa ia bersedia bekerja sama dengan AS. Rodriguez, yang juga menjabat sebagai menteri perminyakan, dikenal sebagai sosok paling pragmatis di lingkaran dalam Maduro.
Meskipun Maduro tak banyak memiliki sekutu di kancah global, banyak negara mempertanyakan legalitas penangkapan kepala negara asing dan mendesak AS menghormati hukum internasional. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan pada Senin (5/1) untuk membahas serangan AS tersebut, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres disebut sebagai “preseden berbahaya”.
Aksi ini juga memicu pertanyaan di dalam negeri AS. Partai Demokrat menuduh pemerintahan Trump telah menyesatkan publik terkait kebijakan Venezuela. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan memberi arahan kepada para pemimpin Kongres pada Senin ini.
