Pancasila dan konstitusi merupakan dua pilar fundamental yang menopang sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya saling melengkapi, membentuk sebuah tata hukum yang kokoh dan berkelanjutan. Pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi menjadi krusial agar roda pemerintahan dapat berjalan selaras dengan tujuan luhur bangsa.
Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya sekadar simbol, melainkan Philosophische Grondslag atau dasar filosofis yang menjiwai seluruh aspek kehidupan bernegara. Mohamad Roky Huzaeni, dalam artikelnya yang mengulas topik serupa, menegaskan bahwa nilai-nilai kelima sila Pancasila adalah cerminan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan Pancasila sangat vital sebagai norma dasar (Grundnorm atau Staatsfundamentalnorm) yang menjadi pedoman moral dan etika bagi seluruh rakyat serta penyelenggara negara.
Mureks juga menyajikan berbagai artikel informatif terkait. mureks.co.id
Pancasila sebagai Landasan Utama Pembentukan Hukum
Dalam konteks pembentukan hukum nasional, Pancasila berfungsi sebagai landasan utama yang tak tergantikan. Setiap produk hukum yang lahir di Indonesia wajib selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan senantiasa memihak pada kepentingan masyarakat luas.
Konstitusi: Payung Hukum Tertinggi dan Penjamin Hak Warga
Di sisi lain, konstitusi memegang peranan vital sebagai payung hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dokumen ini secara spesifik mengatur tatanan pemerintahan serta relasi antar lembaga negara. Konstitusi didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang menentukan struktur, tugas, dan wewenang lembaga negara, sekaligus berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Lebih dari itu, konstitusi juga menjadi penjamin hak dan kewajiban warga negara. Dengan adanya konstitusi, tercipta kepastian hukum dan perlindungan atas hak asasi manusia dalam sistem ketatanegaraan, memastikan setiap individu memiliki pijakan hukum yang jelas.
Relasi Organik Pancasila dan Konstitusi: Sumber dari Segala Sumber Hukum
Keterkaitan antara Pancasila dan konstitusi dalam sistem hukum Indonesia sangatlah erat dan bersifat organik. Hubungan ini secara tegas menempatkan Pancasila sebagai sumber utama dari segala sumber hukum. Artinya, semua aturan yang berlaku di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, menjadikannya posisi puncak dalam hierarki sistem hukum nasional.
Catatan Mureks menunjukkan, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pancasila secara eksplisit ditempatkan sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum Negara. Ini mengindikasikan bahwa Pancasila adalah landasan materiil yang menjiwai seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Secara hierarkis, nilai-nilai Pancasila menjadi ruh bagi hukum dasar (konstitusi) dalam mengatur tata kelola negara.
Nilai-nilai luhur Pancasila kemudian dijabarkan secara teknis ke dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD NRI 1945. Batang tubuh inilah yang berfungsi sebagai hukum positif tertinggi (Supreme Law) yang mengatur berbagai aspek fundamental, mulai dari hak asasi manusia, struktur kekuasaan, hingga sistem ekonomi nasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27, 29, dan 33 UUD NRI 1945.
Implikasi dan Tantangan dalam Praktik Ketatanegaraan
Kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi membawa dampak nyata dalam kehidupan bernegara, menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat. Setiap undang-undang yang disusun harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, sebuah mekanisme yang tercermin jelas dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Meskipun kerangka hukumnya sudah jelas, pelaksanaan kedudukan hukum Pancasila dan konstitusi masih menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah inkonsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman dan komitmen terhadap kedua fondasi ini menjadi kunci untuk menjaga kelangsungan sistem ketatanegaraan yang adil dan demokratis.
