Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan khusus di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/12/2025). Pertemuan ini berfokus pada pembahasan arsitektur kebijakan terintegrasi yang dikenal sebagai Strategic Diamond.
Rini Widyantini tiba di lokasi sekitar pukul 13.30 WIB, didampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto serta jajaran pejabat Kementerian PANRB. Dari pihak Kementerian Keuangan, hadir pula Dirjen Perbendaharaan Luky Alfirman, Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi, dan Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan (BTIIK) Suryo Utomo.
Pantau terus artikel terbaru dan terupdate hanya di mureks.co.id!
Sinkronisasi Kebijakan Melalui Strategic Diamond
Usai pertemuan, Menteri Rini menjelaskan tujuan diskusi tersebut. “Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan strategic diamond,” ujar Rini, Senin (29/12/2025).
Strategic Diamond merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung manajemen strategis Presiden dalam Kabinet Merah Putih. Tujuannya adalah menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.
Terdapat empat aktor kunci yang terlibat dalam arsitektur kebijakan terintegrasi ini:
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)
- Kementerian Keuangan
- Kementerian PANRB
- Kementerian Sekretariat Negara
Pendekatan ini dibagi menjadi dua lapis dukungan. Pada lapis Presidential Governance Support, keempat kementerian tersebut bekerja dalam satu strategic diamond untuk memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support berfokus memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kementerian Koordinator (Kemenko) dan Kementerian/Lembaga (K/L) diharapkan semakin solid. Hal ini bertujuan agar setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur.
Peran Masing-masing Kementerian
Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang selaras dengan kondisi kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), serta kinerja organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk menyukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Dalam kerangka ini, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja. Adapun Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan, termasuk mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urai Rini.
Tantangan dan Harapan Integrasi
Rini mengungkapkan bahwa saat ini, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam siklusnya masing-masing, dengan keterkaitan yang belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran.
Keterlibatan awal ini penting untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi. Strategic Diamond diharapkan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.
