Pemerintah Indonesia akan memberikan diskon tarif listrik kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Kebijakan ini merupakan respons atas permohonan dari sejumlah kepala daerah di provinsi tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat permohonan diskon tarif listrik. “Ada surat permohonan dari beberapa kepala daerah kepada kami untuk meminta diskon listrik di wilayah lokasi bencana. Prinsipnya Kementerian ESDM akan memberikan diskon,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Simak artikel informatif lainnya di Mureks melalui mureks.co.id.
Bahlil menegaskan bahwa diskon tarif listrik ini secara spesifik hanya berlaku untuk daerah-daerah yang terdampak bencana di Pulau Sumatra. Namun, skema detail pemberian diskon, termasuk besaran persentase dan durasi pemberlakuannya, masih dalam tahap pembahasan intensif. “Kami lagi exercise berapa bulan dan biayanya berapa. Jadi kami lagi menghitung,” tambahnya.
Rencana pemberian diskon listrik ini akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Bahlil, Presiden telah memberikan arahan agar pemerintah hadir secara langsung dalam menangani persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah terdampak bencana. “Saya akan laporkan kepada Bapak Presiden, karena pasti Bapak Presiden juga sudah memerintahkan kepada kami untuk hadir dalam melihat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat kita,” papar Bahlil. Tim redaksi Mureks mencatat bahwa arahan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mitigasi dampak bencana.
Pada kesempatan yang sama, Bahlil juga melaporkan perkembangan kondisi kelistrikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang berangsur membaik. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada infrastruktur jaringan tegangan rendah yang belum sepenuhnya pulih. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian ESDM telah mengirimkan sekitar 1.000 unit genset ke wilayah-wilayah yang terdampak. Langkah ini diambil mengingat masih ada sekitar 150 desa yang belum sepenuhnya mendapatkan aliran listrik akibat kerusakan jaringan pascabencana. “Masih ada infrastruktur jaringan tegangan rendah yang belum selesai. Sekitar 150 desa masih harus kita selesaikan,” pungkasnya.
