Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (29/12/2025). Pertemuan ini fokus membahas sejumlah pekerjaan rumah reformasi birokrasi, termasuk usulan kebijakan gaji aparatur sipil negara (ASN) untuk tahun depan.
Rini Widyantini mengonfirmasi bahwa topik gaji ASN menjadi salah satu agenda utama dalam diskusi lintas kementerian tersebut. “Macam-macam, banyak PR saya sama Pak Menteri Keuangan,” ujar Rini saat ditemui di Kemenkeu, Senin (29/12/2025). Ia menambahkan singkat, “Iya, salah satunya,” ketika ditanya mengenai pembahasan usulan gaji ASN.
Simak artikel informatif lainnya hanya di mureks.co.id.
Hingga saat ini, Rini belum memerinci skema maupun besaran usulan gaji ASN yang akan diajukan. Opsi penyesuaian gaji pokok dan tunjangan juga belum dibuka ke publik.
Dalam pertemuan tersebut, Rini Widyantini hadir mengenakan busana putih dengan kerudung maroon, didampingi oleh Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto. Keduanya tiba di Kementerian Keuangan sekitar pukul 13.40 WIB.
Rencana sistem gaji tunggal ASN sebelumnya telah tercantum dalam Buku II Nota Keuangan bersama Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dokumen ini memuat kebijakan prakiraan maju belanja negara untuk periode 2026 hingga 2029.
Kebijakan tersebut diarahkan melalui intervensi belanja kementerian dan lembaga untuk penguatan kelembagaan, dengan penerapan sistem gaji tunggal ASN menjadi salah satu fokus. Namun, pemerintah belum menetapkan waktu pasti penerapan maupun rincian teknisnya.
“Hal lain yang akan dilakukan pada periode jangka menengah adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi manajemen ASN, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal,” demikian tertulis dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026.
