Venezuela secara resmi meminta Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa untuk menggelar pertemuan darurat. Permintaan ini menyusul serangkaian aksi militer yang dilakukan Amerika Serikat (AS) di wilayah Venezuela pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yván Gil Pinto, menyampaikan desakan tersebut sebagai respons atas serangan militer AS yang dilaporkan terjadi di ibu kota negara itu, Caracas. Ia turut menegaskan perlawanan negaranya terhadap agresi tersebut.
Ikuti artikel informatif lainnya di Mureks. mureks.co.id
Venezuela Kirim Surat Resmi ke PBB
“Tidak ada serangan pengecut yang akan berhasil melawan kekuatan rakyat [Venezuela] ini, yang akan keluar sebagai pemenang,” ujar Pinto melalui Telegram, seperti dikutip dari CNN. Ia juga membagikan tangkapan layar surat resmi yang telah dikirimkan kepada PBB.
DK PBB merupakan badan utama PBB yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tugasnya meliputi investigasi konflik, rekomendasi penyelesaian damai, menjatuhkan sanksi, hingga mengizinkan penggunaan kekuatan militer. Badan ini terdiri dari 15 anggota, dengan lima anggota tetap yang memiliki hak veto, yaitu Inggris, Prancis, China, Rusia, dan Amerika Serikat. Hak veto memungkinkan salah satu dari lima anggota tetap ini untuk memblokir resolusi, meskipun mayoritas mendukung.
Dampak Serangan dan Kecaman Internasional
Sementara itu, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino López, melaporkan bahwa aksi militer AS berdampak pada sejumlah area permukiman urban di Caracas. Menurut Mureks, setidaknya ada tujuh titik yang menjadi sasaran rudal atau tembakan dari helikopter tempur AS, termasuk fasilitas militer Fort Tiuna di Caracas.
López menambahkan bahwa pemerintah Venezuela masih mengumpulkan data mengenai jumlah korban, baik yang terluka maupun tewas. Ia dengan tegas menyatakan penolakan negaranya terhadap kehadiran pasukan asing.
“Invasi ini merupakan penghinaan terbesar yang pernah diderita negara ini,” tegas López.
Serangan AS ini juga menuai kecaman keras dari negara-negara di kawasan Amerika Latin, termasuk Kuba dan Kolombia. Kolombia, mengutip dari AFP, bahkan telah mengerahkan pasukan militernya ke perbatasan dengan Venezuela.
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, memerintahkan pengerahan pasukan tersebut menyusul “serangan AS”. Petro menggambarkan tindakan Washington sebagai “serangan terhadap kedaulatan” Amerika Latin dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut akan memicu krisis kemanusiaan.
Klaim Penangkapan Maduro oleh Trump
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan militernya telah berhasil menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores. Keduanya, menurut klaim Trump, telah dibawa keluar dari wilayah Venezuela.
Pengumuman penangkapan ini menandai puncak dramatis dari tekanan berbulan-bulan yang dilancarkan pemerintahan Trump untuk menggulingkan Maduro dari kursi kepresidenan Venezuela. Melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Trump mengonfirmasi bahwa AS telah melakukan “serangan skala besar terhadap Venezuela”. Ia menekankan operasi militer ini dilakukan “bekerja sama dengan aparat penegak hukum AS”.
“Amerika Serikat telah menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan sedang menerbangkannya keluar dari Venezuela,” tulis Trump dalam unggahannya seperti dikutip dari CNN.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Venezuela mengenai klaim penangkapan tersebut. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Sabtu pagi mengaku tidak mengetahui keberadaan Maduro dan Flores, seperti dilaporkan Reuters.
