Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu (4/1/2026). Langkah ini segera memicu kecaman keras dari dua sekutu utama Maduro, Rusia dan China, yang menyebut tindakan AS sebagai ‘agresi bersenjata’ dan pelanggaran hukum internasional.
Sebelumnya, Maduro dikenal sangat mengandalkan dukungan dari China dan Rusia dalam menghadapi tekanan internasional. Namun, situasi di Venezuela semakin tidak pasti menyusul operasi militer besar-besaran yang dilancarkan AS di sekitar wilayah Venezuela, dengan dalih memerangi narkoba.
Artikel informatif lainnya tersedia di Mureks melalui laman mureks.co.id.
Selama bertahun-tahun, kedua negara adidaya tersebut telah memberikan dukungan politik, finansial, dan militer kepada pemerintahan sosialis Venezuela, sebuah hubungan yang telah terjalin kuat sejak era mantan Presiden Hugo Chávez.
Namun, dukungan dari Rusia dan China terhadap Venezuela belakangan ini cenderung bersifat simbolis. Keduanya memang kerap menyuarakan dukungan melalui pernyataan diplomatik, namun belum terlihat adanya bantuan militer atau keuangan secara terbuka.
Menurut laporan The Washington Post, Maduro sempat meminta bantuan militer dari China dan Rusia pada akhir Oktober 2025. Permintaan tersebut dijawab secara diplomatis oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov.
“Kami mendukung Venezuela, sebagaimana Venezuela mendukung kami,” ujar Ryabkov, seraya mendesak pemerintahan Trump untuk menghindari eskalasi krisis.
Setelah insiden penyitaan kapal tanker minyak oleh AS, Kremlin menyatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menghubungi Maduro untuk menegaskan dukungannya. Namun, Moskow belum memberikan bantuan materiil apa pun. Serupa dengan Rusia, China juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan membela Venezuela secara militer, meskipun telah mengutuk apa yang disebutnya sebagai ‘campur tangan eksternal’ oleh AS.
Rusia Kecam Keras Tindakan AS
Dilansir dari TASS, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam tindakan AS terhadap Venezuela, menyebutnya sebagai langkah yang ‘tak dapat dibenarkan’.
“Hari ini, Amerika Serikat melakukan tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan kecaman yang mendalam. Dalih yang dikemukakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak dapat diterima. Permusuhan yang berideologi telah mengalahkan pertimbangan pragmatis, serta keinginan untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan prediktabilitas,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia.
Rusia mendesak AS untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada dialog. “Kami berangkat dari asumsi bahwa semua mitra yang mungkin memiliki klaim terhadap satu sama lain harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah mereka melalui solusi berbasis dialog. Kami siap mendukung mereka dalam hal ini,” tambah Kementerian Luar Negeri Rusia.
Mureks mencatat bahwa Rusia juga menegaskan hak Venezuela untuk menentukan nasibnya sendiri harus diutamakan, menolak campur tangan AS yang merusak. “Amerika Latin harus tetap menjadi zona perdamaian, sebagaimana yang diproklamirkan pada tahun 2014. Venezuela, pada gilirannya, harus dijamin haknya untuk secara independen menentukan nasibnya sendiri, bebas dari campur tangan destruktif apa pun, apalagi militer, dari luar,” tegas Kementerian Luar Negeri Rusia.
“Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami untuk arah kepemimpinan Bolivarian, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” sambung Rusia, seraya menambahkan bahwa kontak dengan otoritas Venezuela dan operasional Kedutaan Besar Rusia di Caracas tetap berjalan normal.
China: AS Langgar Hukum Internasional
Sementara itu, China juga menyatakan keterkejutannya dan mengutuk keras tindakan AS terhadap Venezuela. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri China di situs resminya, Venezuela adalah negara berdaulat.
“China sangat terkejut dan mengutuk keras penggunaan kekuatan terang-terangan oleh AS terhadap negara berdaulat dan tindakan terhadap presidennya,” bunyi pernyataan tersebut.
Pemerintah China menganggap AS telah melanggar hukum internasional dan mendesak kepatuhan terhadap Piagam PBB. “Tindakan hegemonik AS tersebut secara serius melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan kawasan Karibia. China dengan tegas menentangnya. Kami menyerukan kepada AS untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB, dan berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain,” pungkas China.
